Baca tanpa iklan
Endriartono mengambil keputusan untuk meletakkan harkat dan peringkat semua angkatan untuk berada di dalam garis kesetaraan yang murni.
Angkatan Darat, Laut dan Udara adalah sejajar dan seiring dalam segala hal.
Baca juga: Foto: Suasana Penyambutan Pangdam XIV Hasanuddin Baru Mayjen TNI Andi Muhammad di Makassar
Baca juga: Ingat Mama Lita Masterchef? Dulu Viral Berani Goda Chef Juna, Kabarnya Kini
Nuansa bahwa TNI selama ini lebih sering didominasi oleh Angkatan Darat dapat dinetralisir oleh Endriartono dengan sangat sistematis, jelas dan tegas.
Jabatan-jabatan tertentu yang tadinya hanya bisa diduduki oleh personil Angkatan Darat, dirombak dengan menyeimbangkan posisi jabatan sesuai dengan performa perwira TNI secara adil.
Endriartono yang saat itu merupakan Perwira Tinggi Angkatan Darat, sangat menghargai kedudukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Pada era kepemimpinan Endriartono, maka ada perwira Angkatan Udara yang ditugaskan menjadi Asisten Logistik dijajaran Mabes TNI, ada Kasum TNI yang sudah puluhan tahun tidak pernah dijabat oleh Perwira Angkatan Udara, ditugaskan kembali olehnya.
Demikian pula jabatan Sekjen Dephan, yang sepanjang sejarah belum pernah ditugaskan kepada Angkatan Udara, pada waktu itu diberikan kepada Angkatan Udara.
Disisi lain, jabatan bintang tiga dijajaran Mabes TNI yang diwaktu-waktu terdahulu hanya di dominasi Angkatan Darat saja, direstrukturisasi menjadi hanya tiga posisi, dan harus dijabat masing-masing oleh Angkatan Darat, Laut dan Udara.
Pada akhirnya, saat Endriartono turun dari jabatan Panglima TNI, dia menyerahkan jabatannya kepada Perwira Tinggi dari Angkatan Udara.
Pengalaman Jadi KSAD
Endriartono Sutarto punya pengalaman unik ketika menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di masa pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Pada saat itu, menjelang Sidang Istimewa MPR untuk memakzulkan (impeachment) Gus Dur, 23 Juli 2001, suasana politik di tanah air memanas.
Untuk melawan rencana impeachment, Gus Dur mengeluarkan Dekrit (Maklumat) Presiden berisi pembubaran MPR-DPR, mempercepat penyelenggaran pemilu dalam waktu satu tahun, dan pembekuan Partai Golkar.
Dekrit itu tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga tidak bisa diekseskusi.
Baca juga: KKB Mengaku Hanya Berkekuatan Tiga Orang Lakukan Serangan dan Mampu Lukai Seorang Anggota TNI
Baca juga: Mengenal Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Andi Muhammad, Cucu Raja Bone yang Dikenal Bersahaja
Sebelum mengeluarkan dekrit pada 23 Juli 2001, Gus Dur banyak mendapat masukan dari berbagai pihak, termasuk TNI AD agar tidak melakukan langkah politik tersebut.