Baca tanpa iklan
Sementara opsi untuk pengalihan ke tenaga outsourcing tetap harus dipikirkan baik-baik .
Karena penggunaan jasa tersebut tetap akan membebani APBD Pemkot.
"Bedanya, pemerintah hanya berhubungan dengan satu orang yakni penyedia, kalau honorer berarti ribuan kepala, dua-duanya tetap membebani APBD makanya perlu dihitung berapa kebutuhan ril," ulasnya.
Ke depan, pihaknya akan berkomunikasi dengan OPD terkait di Pemkot ihwal solusi penghapusan tenaga honorer.
Harapannya, kebijakan itu bisa memberi imbas positif yang banyak dari pada imbas negatifnya.(Tribun-Timur.com)