Korps Wanita Angkatan Darat

Perempuan Pangkat Tertinggi TNI AU Marsda Irene Lumme Pernah Sorot Independensi Peradilan Militer

Editor: Muh Hasim Arfah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Hakim Tinggi Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) Reki Irene Lumme

TRIBUN-TIMUR.COM- Yuk kenalan dengan satu petinggi Korps Wanita Angkatan Darat Marsekal Muda Marsda TNI AU Reki Irene Lumme.

Ia adalah senior dari anggota korps Wara, Serda Adhini.

Pada Agustus 2021 lalu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Reki Irene Lumme adalah perempuan pertama yang meraih bintang dua di TNI Angkatan Udara.

Saat ini, dia menjabat sebagai oditor jenderal Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.

Dilansir dari Tribunnews.com, kenaikan pangkat Lumme ini tertuang di dalam Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1776 /VIII/2021 tertanggal 10 Agustus 2021.

Prosesi kenaikan pangkatnya digelar di Mabes TNI, Jakarta, Jumat (13/8/2021).

Baca juga: Pramugari Pesawat Presiden Serda Adhini Dianggap Netizen Terlalu Cantik Jadi Tentara

Petinggi Korps Wanita Angkatan Udara, Marsekal Muda (Marsda) TNI Reki Irene Lumme. (Komisi Yudisial)

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menaikkan pangkat Lumme bersama 52 perwira tinggi (pati) dalam acara tersebut.

Perempuan yang lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada 11 April 1966 ini pernah menempuh pendidikan militer di bidang Sepamilwa, Suslihpa, Susormat, Sekkau, Suspagumil, Sus Bhs. Inggris (KIBI), Seskoau, Sesko TNI, dan Lemhannas.

Pernah Soroti Independensi Hakim Militer 

Calon hakim agung (CHA) ketiga yang diwawancara berasal dari Kamar Militer, yakni Hakim Tinggi Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) Reki Irene Lumme.

Dikutip dari website Komisi Yudisial, CHA Irene disoroti oleh panelis soal independensi hakim militer. Dalam makalahnya, ia menyatakan bahwa hakim militer belum sepenuhnya bersikap independen.

Bahkan, saat memeriksa perkara, suka atau tidak suka, pimpinan akan memonitor prosesnya persidangan, lalu memberikan rekomendasi sanksi yang berat atau ringan.
 
“Kami harus pandai memilah, apakah kasus yang kami tangani pidana umum atau kasus pertahanan. Kami sering menerima telepon yang mengintimidasi. Karena masih terikat dengan aturan di TNI, sehingga kami merasa belum mandiri murni. Padahal sebagai seorang hakim, harusnya kami bersifat mandiri,” beber Irene, Selasa (12/11/2019) di Auditorium KY, Jakarta.
 
Beratnya menjadi Hakim Militer dibuka oleh Irene.

Baca juga: Tak Hanya Cantik, Pramugari Pesawat Kepresidenan Serda Adhini Harus Tahu Bela Diri dan Menembak

Kepangkatan akan berpengaruh terhadap penerimaan di kesatuan. Bahkan Irene pernah memutuskan kasus yang berujung pemecatan.
 
“Saya memegang prinsip, jangan sampai memutarbalikan keadilan, jangan membeda-bedakan, jangan menerima suap. Saya harus tetap independen dan mandiri,” tegas Irene.
 
Tidak semua oknum militer berperilaku seperti itu. Banyak kasus di mana Irene menjelaskan kepada pimpinan prajurit TNI yang disidang, lalu mereka bisa mengerti.
 
“Puji Tuhan sampai saat ini ketegasan saya tidak berpengaruh terhadap karier saya. Saya masih dipercayakan memegang jabatan, walaupun saya berharap untuk dinaikan,” seloroh Irene. 

Saat itu, dia belum berhasil lolos untuk menjadi hakim agung. 

Halaman
12

Berita Terkini