Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM- Anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balai Latihan Masyarakat (BLM) Makassar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT ), Jl Dg Ramang, Makassar, Rabu (22/9/2021).
Kunjungan Komisi V dipimpin Wakil Ketua Andi Iwan Darmawan Aras.
Hadir diantaranya anggota komisi V dari Sulsel, Hamka B Kady, Muh. Aras, Sarce Bandaso dan Muhammad Fauzi.
Salah satu yang menarik perhatian anggota Komisi V adalah minimnya pegawai di BLM Makassar. Tercatat hanya ada 60 pegawai sementara BLM mengcover 6 provinsi di Pulau Sulawesi.
BLM melakukan pelatihan kepada masyarakat untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan desa wisata.
"Tenaga yang ada hanya 60 orang tidak sebanding dengan luas wilayah yang mencakup 6 provinsi. Sementara BUMDes dan Desa Wisata saat ini adalah dua program yang belum maksimal," kata Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi.
Baca juga: PUPR Bedah 150 Rumah Warga Lutra Ternaya dari Aspirasi Anggota DPR RI Muhammad Fauzi
Menurutnya, perlu strategi yang lebih baik dari BLM agar kualitas sumber daya yang dihasilkan dari pelatihan bisa maksimal.
Sebab, BUMDes adalah program pemberdayaan yang diharapkan bisa membangkitkan ekonomi desa.
"Kalau sistemnya ToT (Training of Trainer) maka tentu perlu betul-betul dikawal agar kualitas pelatihannya maksimal. Begitu juga dengan yang telah ikut pelatihan bisa diberdayakan dengan baik di desa," harap anggota DPR dari dapil Sulsel III ini.
Dari data 2021, BLM telah melakukan pelatihan untuk 40 angkatan BUMDes, namun masih ada 19 angkatan yang belum dilakukan pelatihan.
"Mungkin ke depan juga kita di Komisi V perlu mendorong adanya balai baru di provinsi lain agar beban BLM Makassar bisa terbagi sehingga lebih maksimal," tambah Fauzi
Kepala BLM Makassar Andi Muhammad Urwah mengakui minimnya personel yang dimiliki.
Baca juga: Legislator Muhammad Fauzi Minta PUPR Prioritaskan Infrastruktur Daerah Bencana Pasca Banjir Masamba
Saat ini, BLM Makassar harus menangani 70 kabupaten dari 6 provinsi.
"Memang perlu adanya balai baru dibuka di provinsi lainnya karena beban tidak sebanding dengan SDM," katanya.
Balai Latihan Masyarakat Makassar pada awal terbentuk menggunakan Nama Balai Latihan Transmigrasi Sulawesi Selatan dibawah naungan Kantor Wilayah Depertemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan tupoksinya melaksanakan pelatihan ketransmigrasian di wilayah Sulawesi Selatan