Serta membentuk tim kerja yang lebih baik dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan sistem pemerintahan.
"Kami butuh penguatan tim TAPD serta OPD. Tindak lanjut dalam 60 hari akan ditegasi untuk selesaikan dan jika ditemukan pelanggaran akan mengacu pada rekomendasi," katanya.
"Sanksi akan diberikan sesuai rekomendasi inspektorat," tambah lelaki kelahiran Bone itu.
Lanjutnya, ini juga menjadi warning untuk semua OPD.
"Sebagai pejabat negara, harus hati-hati. Setiap rupiah yang masuk ataupun yang keluar harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya untuk orang banyak," pintanya.(*)