Baca tanpa iklan
18. Hak kaum homosex harus tetap dipenuhi
19. Kaum homosex harus diberikan hukuman badan
20. Pelakuan kepada narapidana kurang keras. Harus ditambah hukuman badan
Kompas.com telah berupaya meminta tanggapan Ketua KPK Firli Bahuri. Namun, Firli belum memberikan tanggapan.
Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana juga belum memberikan tanggapan saat diminta tanggapan.
Sedangkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo membantah bahwa Kemenpan-RB dan BKN terlibat tes TWK di KPK.
"Kemenpan-RB dan BKN tidak dalam posisi ikut tes, apalagi buat soal," ujar Tjahjo Kumolo saat dihubungi Rabu.
"Ada tim di luar Kemenpan-RB dan BKN yang melakukan wawancara," ujar Tjahjo.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa merespons sejumlah pemberitaan mengenai hasil asesmen TWK pegawai KPK yang akan menjadi ASN.
"Saat ini hasil penilaian asesmen TWK tersebut masih tersegel dan disimpan aman di gedung Merah Putih KPK," kata Cahya dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Selasa (4/5/2021).
"Dan akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK," ujar dia.
Pernyataan ini menanggapi sejumlah kabar yang beredar bahwa banyak pegawai, penyidik, dan penyelidik KPK yang berintegritas tidak lolos TWK.
Sehingga, muncul isu bahwa TWK merupakan upaya untuk semakin memperlemah KPK.