Baca tanpa iklan
TRIBUN.TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengamat Politik Unismuh Makassar Andi Luhur Priyanto menilai pengusulan nama calon Wakil Gubernur Sulsel bisa dilakukan jika Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman telah didefenitifkan jabatannya.
Hal itupun kata Luhur Priyanto baru bisa terjadi jika status Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah berhalangan tetap dari proses hukum yang dijalani.
"Soal siapa kader atau tokoh dari partai apa yang potensial mengisi jabatan wagub tergantung konsensus di partai koalisi," kata Luhur, Jumat (2/4/2021).
"Fatsoen politiknya adalah pemilihan figur cawagub tetap mempertahankan formasi dan komposisi partai pendukung gubernur dan wagub," Luhur menambahkan.
Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018 lalu, PAN yang mengontrol sembilan kursi DPRD Sulsel, PKS (6), dan PDI Perjuangan 5 kursi.
Luhur menilai selama ini status kekaderan Nurdin Abdullah di PDI Perjuangan tak pernah dideklarasikan secara terbuka.
Menurutnya, sikap politik Nurdin Abdullah juga tidak selalu sejalan dengan pilihan PDIP.
"Luhur mencontohkan seperti Pilwali Makassar 2020. "NA bukan tipikal petugas partai yang patuh di PDI Perjuangan," kata Luhur.
Ia menambahkan, jika Andi Sudi dianggap satu paket dengan Nurdin Abdullah yang direkomendasi PDIP diproses kandidasi, maka terbuka peluang calon Wagub Sulsel dari partai pengusung lainnya, yakni PAN atau PKS.
"Terutama PAN yang saat pengusungan paslon saat itu memiliki sembilan kursi di DPRD Sulsel," ujarnya.
Meski demikian, Luhur mengingatkan pengalaman di DKI Jakarta, ketika kader Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno mundur dari jabatan wagub.
Pengganti mantan calon wakil presiden tersebut tetap dari Gerindra, Ahmad Riza Patria.
"Kalau merujuk ke DKI Jakarta, artinya tetap bisa juga wakil gubernur dari kader atau figur yang direkomendasi PDIP," Luhur menjelaskan.
"Jadi semua kembali ke konsensus koalisi partai pengusung. Yang pasti mekanismenya dua nama diajukan ke paripurna DPRD Sulsel untuk dipilih," kata Luhur.
Sebelumnya diberitakan, tiga partai politik berpeluang mendudukkan kadernya sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) pengganti Andi Sudirman Sulaiman.
Andi Sudi sapaan Andi Sudirman Sulaiman kini menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel.
Ia ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof Muhammad Tito Karnavian menggantikan Prof Nurdin Abdullah (NA), tersangka korupsi.
Sejumlah nama politisi Sulsel disebut-sebut berpeluang menempati posisi Sulsel 02.
Utamanya ketua-ketua parpol pendukung pasangan Prof Andalan (Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman) pada Pilgub Sulsel 2018.
Mereka, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan (DPW PAN Sulsel) Ashabul Kahfi.
Ketua DPW PKS Sulsel Muhammad Amri Arsyid, dan Ketua DPD PDI Perjuangan Sulsel Ridwan Andi Wittiri.
Menanggapi hal itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulsel Rudy Pieter Goni mengaku menunggu proses hukum yang sedang dijalani Nurdin Abdullah pascaterjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gubernuran, Jl Jend Sudirman, Makassar, Sabtu (27/2/2021) dini hari.
"Kami sementara menunggu proses peradilan yang sementara berlangsung. Kami hargai proses hukum dan menjadikan hukum adalah panglima," kata Rudy, Jumat (2/4/2021).
Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (Banggar DPRD Sulsel) itu menambahkan, jika NA berhalangan tetap, maka nama yang diusulkan sebagai wakil gubernur adalah Ketua PDIP Sulsel Ridwan Andi Wittiri.
Rudy mengatakan Ridwan Andi Wittiri telah sungguh-sungguh bekerja keras dan bahu-membahu dengan seluruh elemen partai untuk menegakan panji partai.
"Dalam fatsun politik dan etika politik di internal, tentu kehormatan partai akan diberikan kepada ketua partai kami, H Ridwan Andi Wittiri," katanya menambahkan.
Terpisah, Ketua PKS Sulsel Muhammad Amri Arsyid menyatakan PKS merupakan parpol yang komitmen pada kemaslahatan umat dan mendukung pemerintah.
Karena itu katanya, PKS berpartisipasi secara aktif dalam menyiapkan calon Wakil Gubernur Sulsel jika mekanisme tersebut berjalan.
"Untuk wagub, PKS pasti akan mengikuti prosedur dan regulasi berlaku," kata Amri. Ia mengatakan PKS telah menyiapkan nama-nama kader terbaik partai besutan Ahmad Syaikhu.
Hanya saja Amri masih enggan menyampaikan ke publik siapa saja nama-nama disiapkan PKS.
"Kami tinggal menunggu arahan dari DPP untuk berproses, tapi yang utama adalah PKS fokus mengikuti proses hukum Pak Nurdin Abdullah yang sedang berjalan," ujarnya.
Sementara Ketua PAN Sulsel Ashabul Kahfi mengaku ingin fokus menjalankan tugas sebagai wakil rakyat di Senayan.
Kahfi mengaku lebih fokus mengurusi pendemi Covid-19 yang melanda negeri dibandingkan membahas pengisian nama calon Wakil Gubernur Sulsel.
"Posisi wakil gubernur masih lama dek, saya masih fokus di Senayan," kata Kahfi.
Sementara Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Andi Luhur Priyanto menilai nama Ashabul Kahfi, Usman Lonta, Irfan AB maupun Andi Yusran Paris dari PAN layak diusul sebagai calon wakil.
Dari PDI Perjuangan Sulsel kata Luhur ada nama Ridwan Andi Wittiri, Rudy Pieter Goni, Andi Ansyari Mangkona dan dari PKS Sulsel ada nama Ketua DPW PKS Sulsel Muh Amri Arsyid dan anggota DPRD Sulsel Sri Rahmi.
Ia menilai ketua-ketua partai punya previlege atau keistimewaan paling pertama untuk mengakses peluang politik tersebut.
"Tapi bisa juga mereka memberi kesempatan kepada kader atau figur lain. Figur yang lahir dari konsensus internal dan bersyarat bisa mengamankan dukungan di DPRD Sulsel," ujarnya.
Meski demikian, Luhur menilai soal siapa kader atau tokoh dari partai apa yang potensial mengisi jabatan Wagub, tergantung konsensus di partai koalisi.
"Fatsoen politiknya adalah pemilihan figur cawagub tetap mempertahankan formasi dan komposisi partai pendukung gubernur dan wagub," ujar Luhur.(*)