Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras berharap pembebasan lahan proyek kereta api Sulawesi Selatan segera dirampungkan.
Andi Iwan mengatakan, kehadiran kereta api sebagai alat transportasi massal akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat Sulsel.
Utamanya bagi UMKM lokal dari Kota Makassar hingga Kota Parepare.
Akan tetapi, proyek kereta api Sulsel hingga kini masih terkendala pembebasan lahan. Bahkan telah molor tiga tahun dari jadwal perampungan tahun 2018.
Hal itu disampaikan dalam rapat terkait proyek Jalur Kereta Api Makssar-Parepare di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (17/3/2021) sore.
Rapat dipimpin Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakapolda Sulsel, Kejati Sulsel, Ketua Pengadilan Tinggi, Kakanwil Pertanahan, Bupati Maros, Bupati Pangkep, Dirut PT Lembaga Manajemen, Dirut PT Semen Tonasa, Dirut PT Len Industri, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Bagian Timur.
"Kita berharap pembebasan lahan proyek infrastruktur dirampungkan segera, utamanya lahan kereta api yang sudah molor sejak 2018," kata Andi Iwan Darmawan Aras.
Politikus Partai Gerindra itu juga meminta Balai Kereta Api untuk selalu melibatkan pengusaha lokal dalam pembangunan proyek kereta api tersebut.
Kedua, Andi Iwan Aras berharap tim apresial melakukan transaksi ganti rugi lahan warga yang terdampak dengan dengan benar. Hal itu diharapkan memberi rasa keadilan bagi masyarakat Sulsel.
"Kadang-kadang masyarakat ribut karena merasa tidak adil, nilai lahainya yang dinilai lebih strategis kadang dianggap lebih rendah dibanding lahan masyarakat lain," ujar Andi Iwan.
Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan siap mengawal pembangunan proyek kereta api dan sejumlah infrastruktur lainnya agar berjalan dengan baik.
Apalagi Andi Iwan Darmawan Aras adalah legislator DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Selatan.
"Saya juga meminta kepada ELman (lembaga pembiayaan) agar semua lahan yang sudah tidak ada masalah agar segera dibayar ganti rugi lahannya. Karena itu sering dipermasalahankan kepala tinggi, karena kadang sudah ok masalahnya tapi belum dibayar," ujarnya.
Sementara itu Kepala Balai Perkeretaapian Wilayah Jawa bagian Timur Kementerian Perhubungan, Jumadi melaporkan progres terbaru proyek Kereta Api Sulsel.
Jumadi mengatakan, inti dari rapat tersebut bagaimana koordinasi untuk mendapat dukungan penuh seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di daerah.