Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Sebanyak 3 menteri di Kabinet Indonesia Maju kompak lakukan panen raya padi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat (12/2//2021).
Ketiga menteri itu, yakni Menteri Pertanian RI ( Mentan ) Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan RI ( Mendag ) Muhammad Lutfi, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Lokasi panen raya berada di Desa Tambakreja, Kecamatan Duduksampean.
Panen raya ini membuktikan bahwa pada Maret 2021 ini memasuki masa panen raya padi sehingga stok dalam negeri tersedia.
Mentan Syahrul Yasin Limpo mengharapkan kepada provinsi dan kabupaten/kota melakukan gerakan di lapangan dan menggerakkan Komando Strategi Penggilingan (Kostraling) di kecamatan sebagai ujung tombaknya dalam mengoptimalkan masa panen raya padi.
Komitmen yang kuat semua pihak yang terlibat di masing-masing tingkatan akan menjadi indikator keberhasilan pencapaian sasaran tanam padi, jagung dan kedelai.
"Pertanian itu harus dimulai dari hulu dan hilir, budidaya dan pascapanen, cara- cara terampil untuk menghilangkan kerugian serta mekanisasi pengolahan lahan," demikian kata Syahrul Yasin Limpo.
Demikian siaran pers Kementan kepada Tribun-Timur.com.
Syahrul Yasin Limpo menyebutkan salah satu bentuk kepedulian pemerintah pusat untuk mendukung swasembada pangan adalah bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian serta sarana dan prasarana lainnya (pupuk, jaringan irigasi).
Tahun 2021, Kabupaten Gresik menerima bantuan benih padi untuk 2.500 Ha dan jagung 1.000 Ha.
"Bantunan ini untuk mendukung distribusi dan stabilitas harga pangan pada tahun 2021 ini," ucapnya.
Lebih lanjut, Syahrul Yasin Limpo menuturkan sinergi antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian BUMN harus terus dilakukan karena memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.
Saat dikolaborasikan dapat menciptakan kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran.
"Karena gini menyangkut harga itu ada di Kementerian Perdagangan sehingga harus distrategikan itu sedangkan Kementerian BUMN akan menyerap hasil panen. Kita harus sama-sama pikirkan negara ini tidak boleh satu orang saja. Jangan cuma cari salahnya tapi kita lihat apa yang bisa kita lakukan bersama," kata dia.
Syahrul Yasin Limpo menekankan pentingnya akselerasi sektor pertanian agar terus dilakukan dari hulu hingga hilir.
Mulai dari budidaya benih dilanjutkan petik pada pasca panennya kemudian pengolahan hasil, packaging hingga penentuan marketplace yang tepat guna memasarkan produk sektor pertanian.
"Keseluruhan ini harus di koorporasikan dengan baik maka akselerasinya makin tinggi. Pertanian itu tidak pernah mengingkari janjinya sepanjang dilakukan dengan kerja keras pasti menghasilkan," katanya menerangkan.
Tak hanya itu, Syahrul Yasin Limpo juga mendorong pihak perbankan untuk terus menggulirkan dana kredit usaha rakyat (KUR) kepada para petani guna menopang sektor permodalan.
Ke depan diharapkan Kabupaten Gresik menjadi daerah yang mampu menjadi lokomotif hadirnya ketahanan pangan yang lebih baik.
"Menggulirkan dana di sektor pertanian adalah jaminan yang penting tidak salah management seperti tanam jagung sehatusnya di tanah tapi ditanam di aspal. Pasti tidak bisa tumbuhkan," katanya menegaskan.
Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah yang hadir menyampaikan apresiasi atas kunjungan 3 pejabat negara ke wilayahnya.
Ia menyebutkan pada tahun 2021 ini telah diprogramkan sasaran produksi padi sebesar 412.549 ton, jagung sebesar 166.322 ton dan kedelai 105 ton.
Varietas Ciherang, Inpari 42 dan Inpari 32 yang paling umum digunakan petani saat ini.
“Alhamdulillah disini provitasnya cukup tinggi sekitar 6,4 ton perhektar. Menghadapi panen raya ini, Pemda Gresik telah menyiapkan kostraling yang siap mengamankan harga gabah petani. Ada RMU lokal punyanya Pak Latif dengan kapasitas 10 ton per hektar, juga tersedia dryer dan gudang. Kami harap bisa berperan untuk mengamankan harga padi di saat puncak panen raya ini,” ucapnya.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi menyebutkan dalam operasionalnya, Kostraling ini sudah mampu mengakses KUR.
Sudah tiga tahap yang diambil.
Tahap pertama Rp 500 juta sudah luna, tahap kedua Rp 350 juta sudah lunas juga, dan tahap tiga dapat Rp 150 juta tinggal sisa pengembalian Rp 10 juta.
"Ini menunjukkan bahwa penggilingan-penggilingan ini bisa jalan dengan baik, mampu mekases KUR berkali-kali dan bisa meningkatkan kapasitasnya. Selanjutnya yang diperlukan adalah hilirisasinya. Perlunya menambah combine harvester, dryer, RMU, serta packaging beras," ujarnya.
Impor beras
Terpisah, Guru Besar IPB, Profesor Muhammad Firdaus mengungkapkan prediksi baik di BPS maupun FAO menyebutkan produksi pangan di tahun 2021 akan lebih baik dibandingkan produksi tahun 2020.
"BPS merilis dan kelihatannya kebutuhan pangan kita cukup. Jadi tidak perlu impor. Kedua kalau kita mempelajari persiapan sampai akhir tahun. BPS dan FAO juga menunjukan data, dimana produksinya positif, perkiraannya lebih baik dibanding 2020," katanya.
Oleh karena itu, Firdaus menilai rencana kebijakan impor beras 1 juta ton yang bertentangan dengan UU Ciptakerja.
Kata dia, kebijakan itu benar-benar tidak memperhatikan kepentingan petani karena ada 2 pasal, yakni pasal 14 dan 36 yang secara gamblang mempertegas untuk tidak melakukan kebijakan impor.
"Saya mengingatkan saja bahwa kepedulian kita terhadap petani itu dipertegas oleh UU ciptakerja. Ada 2 pasal yang secara eksplisit menyatakan bahwa impor pangan atau pangan pokok harus memperhatikan kepentingan petani dan lainya," ujarnya.
Perlu diketahui, Badan Pusat Statistik ( BPS ) mencatat produksi beras pada 2020 sebesar 31,33 juta ton, mengalami kenaikan sekitar 21,46 ribu ton atau 0,07 persen dibandingkan 2019 sebesar 31,31 juta ton.
Adapun potensi produksi periode Januari–April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan subround yang sama tahun lalu sebesar 11,46 juta ton.(rilis)