Sehingga Demokrat memiliki legalitas yang kuat untuk mengikuti pemilu yang akan datang.
Belajar dari pengalaman terdahulu, bisa dibilang kepengurusan Demokrat versi KLB punya peluang fifty-fifty untuk diakui pemerintah.
“Peristiwa seperti ini kan sudah banyak terjadi. Dulu ada Gus Dur lawan Muhaimin, ternyata Muhaimin yang menang. Ada lagi di PPP antara Romi dan Djan Farid, Romi yang menang.
Jadi itu semua tergantung kepada Menkum HAM. Kalau menurut saya pak Moeldoko akan menang, meski ada juga kemungkinan kalah,” pungkasnya.
SBY elus dada dan menyesal
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa kali mengelus dada saat menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.
Momen tersebut terjadi saat SBY menyampaikan responsnya terkait pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar Jhoni Allen Marbun Cs di Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Banyak yang tidak percaya bahwa KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam, benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini," ujar SBY saat konferensi pers di Perumahan Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021).
SBY juga menyebut Moeldoko tidak berjiwa kesatria lantaran berusaha merebut posisi Ketum Partai Demokrat dengan cara ilegal dan inkonstitusional.
"Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak teruji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral," kata Presiden ke-6 RI tersebut.
Perbuatan Moeldoko bahkan disebut SBY telah mempermalukan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Dan hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia," kata SBY.
Lebih lanjut, SBY pun mengungkapkan penyesalannya pernah memberikan sejumlah jabatan kepada Moeldoko.
Diketahui, Moeldoko pernah menjabat Kepala Staf TNI AD (KSAD) sejak 20 Mei 2013.
Saat itu SBY menunjuk Moeldoko sebagai KSAD menggantikan adik iparnya, Pramono Edhie Wibowo yang memasuki masa pensiun.