Baca tanpa iklan
"Banyak dana yang keluar justru digunakan untuk operasional, salah satu yang paling fatal adalah pembayaran tenaga relawan," kata Sudirman.
Sudirman curiga, pembayaran tenaga relawan hanya akal-akalan oknum pejabat.
Baca juga: Ruddin Sibutu Jadi Pendaftar Pertama Calon Ketua Partai Golkar Luwu
Baca juga: Positif Corona, Tahanan Kasus Penipuan di Polman Meninggal
Sebab menurutnya, relawan tidak mesti harus diberi honor, karena mereka hadir menyumbangkan tenaga untuk korban gempa bumi.
Dalam rapat dengar pendapat yang digelar DPRD, Selasa (16/2/2021) dengan menghadirkan BPBD provinsi dan kabupaten, terungkap ada sekira Rp140 juta dana dikelola BPBD.
Dana itu disebut-sebut akan digunakan untuk membayar relawan.
Kepala BPBD Sulbar, Darno Majid, berkilah saat dikonfirmasi terkait anggaran itu.
Dia mengaku pos anggaran itu telah dianulir, dan sudah memanggil ketua tim relawan guna membatalkan pemberian honor relawan.
Lebih mencengangkan, berdasarkan penuturan Darno, relawan yang dimaksud akan dihonor, tak lain merupakan personel BPBD itu sendiri yang bekerja selama penanganan bencana.
Baca juga: Puasa Qadha Ramadhan Digabung dengan Puasa Senin Kamis, Bisa! Ini Niat dan Tata Caranya
Baca juga: Insentif Lanjut di 2021, 16 Ribu Nakes Makassar Segera Terima Rp 5 Juta Sampai Rp 15 juta Per Bulan
Sudirman mengungkapkan, ada dana bantuan untuk korban gempa sebesar Rp2,8 miliar yang masuk ke BPBD Sulbar.
Dana itu bersumber dari sejumlah donatur.
Bukannya digunakan untuk para pangungsi, tapi justru diendapkan dan sebagai tidak jelas penggunaanya.
"Ada dua rekening yang menampung dana tersebut, yakni rekening Bank Mandiri milik BPBD Sulbar sebesar Rp1,8 miliar dan rekening di Bank BPD milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sebesar Rp1 miliar," ucapnya.
"Ada Rp1,2 miliar dana telah digunakan BPBD sementara masih ada di BPKAD belum disentuh," kata Sudirman.