Baca tanpa iklan
Meski banyak pihak yang menantikan vaksin Covid-19 sebagai salah satu harapan keluar dari pandemi, namun tak sedikit masyarakat yang menolak.
Penolakan muncul dengan berbagai alasan, salah satunya karena beberapa daerah menerapkan denda bagi penolak vaksin.
Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai pun buka suara terkait pemerintah yang mengharuskan vaksinasi Covid-19.
Dilansir dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club (ILC), Minggu (17/1/2021), Pigai mengaku setuju untuk divaksin.
Namun, Pigai menyebut bahwa vaksinasi bukanlah menjadi kewajiban melainkan suatu hak bagi setiap warga negara.
Dalam kesempatan tersebut, Pigai juga mengaku tidak menolak untuk disuntikkan vaksin.
Ia juga menghargai langkah dari pemerintah yang hadir untuk melayani kesehatan masyarakat.
Namun dikatakan Pigai, kesiapannya untuk divaksin itu dengan catatan dilakukan pada antrian yang terakhir.
"Saya termasuk orang yang setuju divaksin, tapi jumlah penduduk Indonesia kan 276 juta orang, saya yang ke-276 juta," ujar Pigai.
"Saya antri setelah 275 juta yang divaksin, baru saya 276," jelasnya.
Meski tidak menolak vaksinasi, Pigai menegaskan tidak setuju ketika pemerintah melakukannya dengan cara mewajibkan.
Pigai berharap soal mau atau tidaknya divaksin harus diserahkan kepada masing-masing warga yang bersangkutan.
"Itu hak dong, warga negara berhak menentukan karena saya leader dalam konteks ini memajukan soal HAM," kata dia.
"Artinya saya tidak menolak dan kita respek adanya keinginan baik pemerintah di dalam pelayanan kesehatan," imbuhnya.
Selain itu, Pigai meminta pemerintah benar-benar sungguh-sungguh dalam program vaksinasi tersebut.