Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menyelesaikan agenda sidang paripurna V, Sabtu (19/12/2020) sore.
Agenda selanjutnya yaitu Sidang Paripurna VI dengan agenda Pengesahan Tata Cara Pemilihan Umum Umum/ Ketua Formatur dan anggota Formatur.
Sidang Paripurna VI ini dijadwalkan digelar pada pukul 20.00 Wita.
Setelahnya dilanjutkan Sidang Paripurna VII dengan agenda Pemilihan Umum PPP.
Pelaksana tugas PPP Suharso Monoarfa telah membacakan laporan pertanggungjawaban.
Hasilnya 34 DPW menerima laporan pertanggungjawaban DPP PPP dibawah kepemimpinan Plt Suharso Monoarfa.
Bahkan sebagian besar DPW mendorong Suharso Monoarfa untuk memimpin PPP lima tahun ke depan periode 2020-2025.
Sementara DPW PPP Sulsel menyatakan dukungan secara penuh kepada Suharso Monoarfa untuk memimpin PPP lima tahun ke depan.
Ketua DPW PPP Sulsel, Muhammad Aras mengatakan pihaknya menerima seluruh laporan pertanggungjawaban DPP.
Aras mengusulkan agar Suharso Monoarfa terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum PPP.
"Kita mengusulkan Pak Suharso Monoarfa terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum," katanya.
Dalam Muktamar IX PPP ini, Aras mengatakan jumlah pemilik suara ada 1.211.
Total 1.211 suara itu adalah perwakilan dari 34 DPW yang tergabung dalam 10 zona.
Diketahui, Suharso Monoarfa adalah pelaksana tugas ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Suharso ditunjuk menjadi Plt Ketua Umum PPP pada Maret 2019. Dia menggantikan Muhammad Romahurmuziy yang jadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Saat ini, Suharso Monoarfa menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Sebelumnya, ia pernah menjadi anggota DPR pada periode 2004-2009 dan terpilih kembali di periode berikutnya.
Namun, pada 2009, ia meninggalkan tugasnya sebagai anggota dewan karena ditunjuk Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono sebagai menteri Perumahan Rakyat.
Pada Oktober 2011, ia mengundurkan diri karena alasan pribadi.
Setahun setelah Presiden Joko Widodo menjabat, tepatnya pada Januari 2015, ia dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Pria kelahiran Mataram, 31 Oktober 1954 itu juga dikenal sebagai pengusaha. Sebelum berkecimpung di dunia politik, Suharso beberapa kali memimpin perusahaan.
Seperti Direktur PT Bukaka Sembawang Systems (1995-1998), Komisaris PT Batavindo Kridanusa (1996-2000), jadi Peneliti atau Project Leader Produk Unggulan dan Kebijakan Industri Nasional di Kadin, hingga Komisaris Utama PT Agro Utama Global.(*)
Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95