Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum, Suharso Monoarfa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban DPP PPP dalam Muktamar IX, Sabtu (19/12/2020).
Agenda pembacaan Laporan pertanggungjawaban dan pemandangan umum DPW berlangsung selama dua jam.
Terhitung sejak pukul 10.00-12.00 Wita.
Pukul 13.00-14.00 Wita dilanjutkan jawaban dan tanggapan DPP PPP atas pemandangan umum DPW-DPW.
Suharso Monoarfa membacakan LPj dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Zona X Muktamar IX. Sembilan zona lainnya terhubung melalui virtual.
Suharso Monoarfa menyampaikan dinamika empat tahun kepengurusan DPP PPP sejak Muktamar VIII 2016 lalu.
Antara lain adanya dualisme di tubuh partai berlambang kakbah.
Ketika itu, Kubu Rommy menggelar musyawarah nasional di Surabaya dan memilih dia sebagai ketua umum.
Sementara kubu Suryadharma Ali menggelar munas di Jakarta dengan memilih Djan Faridz sebagai ketua umum.
Dualisme baru berakhir setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan kepengurusan DPP PPP yang dipimpin Romahurmuziy.
"Ketentuan itu mengakhiri dualisme dua kepengurusan PPP yang berbeda. UU Nomor 10 Tahun 2016 memastikan bahwa DPP PPP hasil Muktamar VIII di Pondok Gede berserta jajaran DPW dan DPC-nya jadi representasi PPP dalam mengusung calon kepada daerah," kata Suharso dalam laporannya.
Ia juga mengingatkan musibah yang dialami PPP ketika Ketua Umum Muhammad Romahurmuziy ditangkap KPK sebulan sebelum Pemilu 2019.
Suharso Monoarfa ditunjuk menjadi Plt Ketua Umum. Beruntung Suharso Monoarfa berhasil menyelamatkan PPP pada Pemilu 2019 dengan lolos Parliamentary Tthreshold (PT).
Setelah pembacaan Lpj, 34 DPW dalam 10 zona menyampaikan menerima laporan pertanggungjawaban DPP PPP dibawah kepemimpinan Plt Suharso Monoarfa.
Bahkan 34 DPW mendorong Suharso Monoarfa untuk memimpin PPP lima tahun ke depan periode 2020-2025.