Revisi SKB 3 Menteri soal Cuti Bersama Akhir Tahun Dipangkas 3 Hari, Jatah Libur Tersisa Tak Diganti

Penulis: Desi Triana Aswan
Editor: Anita Kusuma Wardana
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Revisi SKB 3 Menteri soal Cuti Bersama Akhir Tahun Dipangkas 3 Hari, Jatah Libur Tersisa Tak Diganti

2. Epidemiolog Setuju

Tak cuma berlaku untuk libur panjang Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, setuju bila libur panjang akhir tahun dikurangi.

Pasalnya, adanya libur panjang dan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak dipastikan berdampak langsung pada kenaikan jumlah kasus covid-19.

"Karena (libur panjang) masalah mobilisasi masa yang besar," ujar Dicky kepada Kompas.com, Kamis (26/11/2020).

Dia justru menyarankan agar libur hanya berlaku saat tanggal merahnya saja.

Dengan cara ini diharapkan masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk pergi keluar kota.

"Jadi regulasi yang kita buat harus membatasi pergerakan orang. Bukan mengurangi jumlahnya (hari libur) saja," tegas Dicky.

Dia memberi contoh, misalnya ada tanggal merah di hari Kamis atau Selasa.

Tanggal merah di hari-hari tersebut, memicu kemungkinan masyarakat mengambil libur lebih lama.

"Itu (tanggal merah) berbahaya kalau tidak ada regulasi yang mengatur dengan tegas supaya orang enggak kemana-mana. Karena kalau tanggal merah hari Kamis, orang bisa cuti hari Jumat dan jadi libur panjang sampai Minggu," jelasnya.

Upaya melandaikan kurva Dicky menegaskan, regulasi yang nantinya dibuat, apapun jenisnya, harus sifatnya meminimalisir atau paling baik mencegah mobilisasi dari masa dan juga interaksi dengan orang banyak.

"Pedoman ini berlaku untuk semua hal. Bukan hanya untuk hari libur, tapi semua jenis mass gathering (pertemuan massal). Mau itu pilkada, demo, libur panjang, atau segala macam," ungkapnya menekankan risiko mobilisasi massa.

Menurut dia, akan percuma jika kebijakan libur akhir tahun dikurangi tetapi tetap ada pilkada atau demo yang mengumpulkan orang banyak.

Upaya melandaikan kurva harus dilakukan secara parsial atau menyeluruh. "Tidak bisa hanya melihat dari libur panjang, tapi pilkada jalan, ada demo, sekolah akan dibuka, atau kantor masuk 100 persen.

Itu berarti tidak terintegrasi, tidak bersinergi, dan tidak komprehensif dalam upaya melandaikan kurva (covid-19)," katanya.

Halaman
1234

Berita Terkini