Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menjelang akhir tahun, PLN memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Jeneponto.
Pasalnya, mereka terlibat pengawalan penyelesain hukum salah satu proyek strategis nasional, yakni pembangunan jaringan transmisi bertegangan 150 kiloVolt (kV) terbentang dari Punagaya Jeneponto sampai dengan Tanjung Bunga Makassar.
Penghargaan berupa sertifikat dan perangko edisi khusus Hari Listrik Nasional ke-75.
Diserahkan General Manager Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (UIP Sulbagsel) I Putu Riasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, Ramadiyagus di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Jenepoto, lantai 2, Senin (30/11/2020) kemarin.
Ramadiyagus menyatakan, sinergitas dengan PLN adalah bentuk dukungan terhadap pembangunan infrastuktur ketenagalistrikan.
Ini proyek strategis nasional, kita patut dukung," katanya.
Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Sulawesi Selatan (UPP Kitring Sulsel) Husni Wardana menjelaskan, penyelesaian persoalan hukum salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur kelistrikan.
“Sinergitas Kejaksaan Negeri Jeneponto dalam pengawalan penyelesaian permasalahan hukum sehingga pembangunan bisa berjalan lancar," katanya.
Riasa berharap, ke depannya sinergitas dan profesionalitas tetap terjaga guna menopang kebutuhan investasi berlimpah dan mendorong perekonomian di Sulawesi Selatan.
"Kejaksaan banyak memberikan konsultasi dan masukan terkait pendapat hukum dalam tahapan pelaksanaan pembangunan, khususnya Punagaya- Tanjung Bunga," ungkapnya.
Untuk diketahui, Jaringan transmisi 150kv Punagaya-Tanjung Bunga memiliki 178 menara dengan lintasan 118 kilo meter sirkuit (kms).
Jaringan ini merupakan salah satu jalur transmisi yang menyalurkan evakuasi daya Pembangkit Punagaya di Jeneponto ke Kota Makassar dan sekitarnya.
Beroperasinya jaringan transmisi 150kV Punagaya-Tanjung Bunga pada 12 September 2020 lalu, PLN memiliki potensi penghematan mencapai Rp 225 miliar per tahun atau Rp 18,81 miliar per bulan.
PLN juga menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) sebesar Rp 22,91 per kilo Watt hour (kWh) dan susut transmisi setara dengan 38.806.800 kWh. (*)
Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit