Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pasangan Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma) menggagas revolusi pendidikan sebagai program strategis di sektor pendidikan.
Program revolusi pendidikan itu disampaikan dalam debat publik Pilwali Kota Makassar sesi tema pendidikan di DKI Jakarta, Sabtu (7/11/2020) malam.
Panelis melontarkan pertanyaan mengenai strategi pasangan calon dalam memperbaiki kualitas pendidikan.
Danny Pomanto pun mengungkapkan program yang ia namai Revolusi Pendidikan.
"Adama memprioritaskan pendidikan karena pendidikan adalah masalah paling utama untuk membangun SDM unggul dan membangun Kota Makassar," kata Danny mengawali paparannya.
Danny mengatakan program revolusi pendidikan itu bertekad mendorong semua putra putri Makassar bisa mengeyam pendidikan, khususnya SD dan SMP yang ditangani Pemkot Makassar.
"Revolusi pendidikan semua harus sekolah," terangnya.
Mantan wali Kota Makassar periode 2013-2018 ini mengatakan masalah mutu dan pemerataan pendidikan dari panelis akan dijawab dalam program revolusi pendidikan Adama tersebut.
Seluruh segmen pendidikan, kata Danny, harus dibenahi. Mulai dari kualitas murid, guru, penerapan kurikulum, sarana prasarana, hingga kualitas manajemen sekolah.
Lima hal itu dituangkan Danny-Fatma dalam program revolusi pendidikan.
Danny mengingatkan bahwa Pemkot Makassar di bawah kepemimpinannya pernah menggagas program 18 revolusi pendidikan.
Danny mengaku mengintegrasikan 18 revolusi pendidikan itu dalam lima tahun pemerintahannya 2013-2018 lalu.
Selain itu, Danny-Fatma juga merancang program di bidang keagamaan sebagai pendidikan non formal untuk perkuatan umat. "Masing-masing umat akan dibina," tambah Danny.
Seusai pemaparan, tiga paslon lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya atas program Danny Pomanto.
Menanggapi hal tersebut, paslon nomor 2 And Rahman Bando menyatakan kualitas pendidikan Kota Makassar masih timpang selama ini.
Ia mencontohkan jumlah SD sebanyak 450-an tidak sebanding dengan SMP yang hanya 200-an.
Rahman Bando pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar selama tujuh bulan.
"SD kita ada 450 lebih, sedangkan SMP yang akan menjemput hanya 200 lebih," kata Rahman.
Hal senada disampaikan oleh paslon nomor 3 dr Fadli Ananda. Ia mengatakan lulusan SD tidak sebanding dengan jumlah SMP di Kota Makassar.
Ia mengatakan ada 23 ribu lulusan SD di Kota Makasasar, berbanding terbanding dengan daya tampung SMP yang hanya 13 ribu.
"Ada 10 ribu warga tidak sekolah karena hanya bisa tampung 13.000," beber dr Fadli.
Bersama Deng Ical, mereka pun menawarkan program kolaborasi SMP negeri dengan SMP swasta. Mereka menamainya program bosara.
"Kita adakan program bosara yang kolaborasikan SMP negeri dengan SMP swasta yang ada di Kota Makassar," beber dr Fadli.
Sementara paslon nomor 4, Irman Yasin Limpo menegaskan salah satu yang harus disiapkan adalah anggaran. Saat ini, keberpihakan anggaran Pemkot Makassar untuk pendidikan hanya 11 persen.
"Kalau kita tidak tempatkan di atas 20 persen, hasilnya sama saja. Kami akan naikkan anggaran pendidikan 20 persen, sesuai yang ditetapkan undang-undang," tegasnya.
Menurutnya, pemerintah harus menjadi pioner dalam menyiapkan anggaran pendidikan yang sesuai undang-undang.
Bagaimana mau menarik anggaran berupa dana CSR dari pihak lain, jika pemerintah sendiri tidak memperlihatkan keberpihakannya dalam pendidikan.
"Apapun yang kita bicarakan, rencanakan, kalau anggaran tidak berpihak, tidak akan bisa," ungkapnya.
Ia mengungkapkan, hal paling inti dalam pendidikan adalah pemenuhan delapan standar mutu.
Banyak guru PAUD yang belum berkualifikasi sarjana, dan guru SD, dan SMP yang belum tersertifikasi.
"Semua guru harus didorong mendapatkan NUPTK berdasarkan SK Wali Kota, supaya mereka semua punya ijin mengajar," terangnya.
Selain itu, pendidikan karakter juga akan dimajukan. Mendidik siswa yang baik dan benar, baru cerdas.
"Percuma cerdas kalau tidak berbakti kepada orang tua," pungkasnya. (*)
Laporan Kontributor tribun-timur.com @bungari95