Siswa Bunuh Diri Akibat Depresi Banyak Tugas, Nadiem Makarim Disebut Tak Punya Formulasi soal PJJ

Menurut Ramli, Ikatan Guru Indonesia sejak awal sudah meminta pemerintah pusat dan menyampaikan langsung ke mendikbud Nadiem Makarim bahwa beban mata pelajaran yang dialami oleh siswa sesungguhnya menjadi masalah utama rendahnya kualitas pendidikan.

Namun hingga saat ini upaya penyederhanaan kurikulum tampaknya masih mengalami jalan buntu.

Nadiem Makarim seolah tidak punya formulasi untuk menuntaskan masalah jumlah mata pelajaran yang sangat membebani anak didik ini.

Standar penugasan oleh guru juga tidak diatur, baik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Kota.

"Memang guru sangat mudah memberikan tugas apalagi mereka saat ini dengan dukungan LMS tak perlu tampil di depan kelas lagi dan cukup memberikan tugas lewat LMS yang ada tetapi mereka tidak memperhitungkan secara komprehensif beban tugas yang diberikan ke siswa tersebut,"jelasnya.

Ramli menyampaikan, kejadian bunuh diri oleh siswa di kabupaten Gowa Ini seharusnya menjadi alarm yang sangat keras kepada pemerintah dan dengan tegas memperingatkan pemerintah bahwa masalah penugasan-penugasan ini adalah sesuatu yang sangat serius memberikan dampak depresi kepada siswa.

Seharusnya kepala sekolah dan para guru konseling mampu mengetahui dan mengukur beban yang dialami oleh siswa akibat banyaknya penugasan yang diberikan guru di suatu sekolah terhadap 1 siswa.

Sehingga bisa menjadi standar bagi guru-guru di sekolah tersebut untuk memberikan penugasan kepada siswanya.

"Setiap daerah seharusnya mempertimbangkan kemampuan jaringan internet di daerahnya ketersediaan alat baik berupa tablet smartphone maupun laptop dan komputer di daerah tersebut yang dimiliki oleh siswanya,"kata Ramli.

Selain itu, juga harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi siswa di daerah-daerah tersebut sehingga pemerintah tidak berlepas tangan cukup dengan memberikan kuota data kepada siswa saja tetapi memahami secara penuh suasana dan kondisi pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

"Semua itu seharusnya diatur dan dibuat standarnya oleh Kemdikbud,"jelas Ramli.(*)