Mutasi Kapolres

DIMUTASI 7 dari 11 Kapolres Daerahnya Pilkada, Benarkah Berkaitan Pilkada? Ini Penjelasan & Ulasan

Editor: Arif Fuddin Usman
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Mutasi 7 dari 11 Kapolres di wilayah Polda Sulsel, benarkah terkait Pilkada Serentak?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Resmi Dimutasi 7 dari 11 Kapolres Daerahnya Pilkada, Benarkah Berkaitan Pilkada? 

Salah satu Kapolres yang dimutasi adalah Kapolrestabes Makassar dari Kombes Yudhiawan Wibisono, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Dibongkar Polisi, Ambulans Diduga Penyusup Bantu Logistik Saat Demo UU Cipta Kerja? Ini Penjelasan

Baca juga: Soal Liga 1 2020, PSM Bertekad Tuntaskan, Muncul Opsi 2 Wilayah, Bagaimana Format dan Apa Alasannya?

Ia digantikan Kombes Witnu Urip Laksana yang sebelumnya Direktur Intelijen Keamanan (Dir Intelkam) Polda Sulsel.

Begitupun Kapolres Gowa, Barru, Tana Toraja, Soppeng, Pangkep, dan Luwu Utara. Selain itu, Parepare, Bantaeng, Enrekang, dan Pinrang.

Tentunya mutasi 11 Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolres) dan dua pejabat menengah (pamen) lingkup Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel menimbulkan tanya, 

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ibrahim Tompo (DOK TRIBUN-TIMUR.COM)

Apalagi tujuh kabupaten/ kota yang kapolres-nya berganti, sedang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Penggantian bertepatan 18 hari masa kampanye yang bergulir sejak 26 September lalu hingga 5 Desember 2020.

Soal dugaan tersebut, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo menepis.

Baca juga: Menteri Pertahanan Prabowo: Jika Saya yang Presiden? Dan Soal UU Cipta Kerja Picu Aksi Penolakan

Baca juga: 4 Artis Ini Hijrah, Mualaf hingga Hapus Tato Demi Dalami Agama, Olla Ramlan hingga Nathalie Holscher

Menurutnya, mutasi merupakan hal rutin di tubuh Polri dan mutasi pamen tersebut tidak ada kaitan dengan pilkada di daerahnya.

“Tidak ada kaitan pilkada, mutasi rutin di beberapa wilayah Indonesia.

"Memang sudah saatnya bertukar untuk penjenjangan dan promosi,” kata Ibrahim, Rabu (14/10).

Tak Bisa Lepas

Terpisah, pengamat hukum dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Dr Muhammad Hasrul SH MH, menyebut mutasi tersebut tak bisa lepas dari pilkada.

Apalagi, mayoritas kapolres yang berganti tersebut wilayahnya sedang menggelar tahapan pilkada.

"Kita berpikir positif saja, bahwa mutasi semua kapolres ini dalam rangka mengamankan pilkada," kata Muhammad Hasrul kepada tribun, Rabu (14/10/2020) malam.

Dosen Fakultas Hukum Unhas, Dr Muhammad Hasrul SH MH. (amiruddin/tribun-timur.com)
Halaman
123

Berita Terkini