Baca tanpa iklan
"Alhamdulillah, rakyat kita cerdas. Tuduhan itu dibantah oleh berbagai elemen masyarakat yang melakukan penolakan UU Ciptaker. Saya tegaskan, tuduhan tak berdasar itu sangat menyakiti hati nurani rakyat, yang memang sungguh-sungguh ingin berjuang untuk kehidupannya yang lebih baik," ucap AHY.
Lebih lanjut, AHY mengimbau semua pihak agar menghargai perbedaan pendapat.
"Kita adalah negara demokrasi. Kita harus menghargai perbedaan pandangan dan pendapat. Penolakan Partai Demokrat terhadap UU Ciptaker, dilakukan justru untuk menjaga negara ini agar tidak salah langkah. Sebagaimana penolakan Partai Demokrat terhadap RUU HIP," ujar AHY.
SBY
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerap dituduh sebagai dalang sejumlah demo yang terjadi di tanah air.
Terbaru, SBY dan Partai Demokrat difitnah sebagai aktor atau dalang aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana sebelumnya juga dituduh sebagai pihak yang membiayai Aksi Bela Islam pada 4 November 2016.
Terkait tuduhan dalang aksi penolakan UU Cipta Kerja yang ramai di media sosial, SBY meminta pejabat negara untuk menyebut pihak yang menjadi dalang sebenarnya agar tidak menimbulkan kabar bohong di masyarakat.
"Kalau memang menggerakan, menunggangi, membiayai, dianggap negara kejahatan dan melanggar hukum. Hukum harus ditegakkan, lebih baik disebutkan, kalau tidak negaranya membuat hoaks," papar SBY dalam akun Youtube miliknya, Jakarta, Senin (12/10/2020) malam.
Di kesempatan itu, SBY juga mengungkapkan fitnah yang ditujukan kepada dirinya pada empat tahun lalu, yakni dituduh sebagai pihak penggerak Aksi Bela Islam atau Aksi 411 pada 4 November 2016.
"Ini cerita klasik ini. Mereka ingin dapatkan kredit, tetapi dengan cara merusak nama baik orang lain, menjatuhkan orang lain, meskipun belum tentu berhasil cara-cara itu," papar SBY.
"Saya tahu. Mengapa saya tahu? Karena ketika ada seseorang yang membawa berita itu kepada pemimpin kita, presiden kita, ada juga saksinya di situ yang kaget sekali dan belakangan setelah lewat prahara itu, dia menyampaikan kepada saya," sambung SBY.
Menurut SBY, seseorang yang memfitnah dirinya dihadapan Presiden, rupanya meminta bawahannya untuk melengkapi bukti-bukti keterlibatan SBY dalam aksi 411 dan tidak ketemu buktinya.
Setelah mendapatkan informasi ada yang fitnah dirinya dan tahu pelakunya, SBY mengaku langsung mendatangi Wiranto, yang saat itu menjabat sebagai Menko Polhukam.
Saat bertemu Wiranto, SBY menanyakan kebenaran kabar ada seseorang yang memfitnah dirinya dengan menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wiranto membenarkan.
Setelah bertemu Wiranto, SBY juga menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla pada saat itu, untuk menanyakan hal yang sama.