Baca tanpa iklan
Hal itu dipertegas dengan Pasal 16 Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pidato Resmi di Luar Negeri.
Disebutkan, penyampaian pidato resmi presiden dan/atau wakil presiden dalam forum yang diselenggarakan di luar negeri dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.
Pidato resmi yang dimaksud itu adalah forum resmi yang diselenggarakan oleh:
1. PBB
2. Organisasi internasional
3. Negara penerima
Selain itu, penyampaian pidato resmi presiden dan/atau wakil presiden disampaikan pada waktu dan tempat yang sudah ditetapkan sesuai dengan tata cara protokol PBB, organisasi, internasional, atau negara penerima.
Namun, saat menyampaikan pidato, presiden bisa didampingi oleh penerjemah.
Hal itu sesuai Pasal 18.
Lalu, dalam Pasal 19 disebutkan, presiden juga boleh menyampaikan isi pidato secara lisan dengan bahasa asing untuk memperjelas dan mempertegas hal yang ingin disampaikan.
"Dalam hal diperlukan untuk memperjelas dan mempertegas yang ingin disampaikan, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat menyampaikan isi pidato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 secara lisan dalam Bahasa Asing dan diikuti dengan transkrip pidato dalam Bahasa Indonesia," tulis Pasal 19.
Dikutip Kompas.com, Jumat (11/10/2019), menurut pegiat bahasa di media sosial Ivan Lanin, penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional merupakan hal yang lumrah.
"Bukan hal yang aneh (menggunakan bahasa Indonesia di forum internasional). Ketika ada dalam suatu konferensi internasional, dan itu adalah suatu pidato atau ceramah yang sifatnya satu arah, wajar sekali orang dari semua negara itu bicara dengan bahasanya masing-masing. Tidak harus dia bisa bahasa Inggris," kata Ivan saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/10/2019).
Meski bahasa internasional yang disepakati adalah bahasa Inggris, lanjut Ivan, penggunaannya terjadi saat komunikasi verbal secara langsung dan ada juru bahasa yang mendampingi.
Selain itu, tak hanya Indonesia yang tidak menggunakan bahasa Inggris saat pidato di sidang PBB.