Baca tanpa iklan
TRIBUN - TIMUR.COM, MAJENE --Pengamat Politik Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Ahmad Amiruddin mengatakan, penyelenggara pemilu harus mengantisipasi adanya klaster baru Covid 19 dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Sulbar.
Ketidakpatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan saat pasangan calon kepala daerah melakukan deklarasi maupun berkampanye yang menimbulkan kerumunan massa, rentan penularan virus Corona.
"Potensi klaster baru tentu saja memungkin muncul. Kita belajar dari beberapa negara yang sudah melaksankan pilkada ditengah pandemi, ada yang mengalami kasus baru setelah pilkada, " Kata Ahmad Amiruddin.
Namun demikian, kata Dosen Politik Unsulbar ini amanah konstitusi untuk merawat demokrasi juga menjadi sebuah hal yang harus tetap dijalankan.
Menurutnya, pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 dibutuhkan adalah komitmen kuat oleh seluruh pemangku kepentingan.
Mulai dari penyelenggara, peserta, partai politik tak terkecuali masyarakat calon pemilih pada Pilkada ini.
Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dan Gugus Tugas Covid 19 dan Dinas Kesehatan di Sulbar, juga sangat perlu untuk memetakan segala kemungkinan agar bisa mengantisipasi potensi itu.
"Dalam proses pelaksanaanya kan ada protokol yang mesti dilaksanakan ketat oleh pelaksana. Kedua adalah kesadaran masyarakat dan ketiga adalah para calon pemerintah daerah juga sama sama menghimbau voters untuk tetap disiplin, " Sebutnya.
Ahmad Amiruddin berkeyakinan, jika protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dilaksanakan dan dipatuhi dengan baik, maka potensi ini bisa diminimalisir.
"Jadi semua protokol ini mesti saling bersinergi dan tegas terhadap aturan yang ada. Agar supaya kita bisa menjalankan demokrasi dan tetap menjaga kesehatan adalah hal utama dan penting, " Ujarnya.
Di Sulawesi Barat sendiri, ada empat kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada tahun ini.
Diantaranya, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu