Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Penerapan pendidikan militer kepada mahasiswa telah direncankan oleh pemerintah.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim di baliknya.
Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kemenhan rencananya akan bekerja sama dengan Kemendikbud.
• Reaksi Novel Baswedan saat Mengetahui Jaksa Fedrik Adhar Meninggal: Semoga Dosanya Diampuni
• Fedrik Adhar Jaksa yang Tangani Kasus Penyerangan Novel Baswedan Meninggal Dunia, Diduga Karena Ini
Trenggono menuturkan, adapun nilai pendidikan militer tersebut akan dimasukkan ke dalam satuan kredit semester (SKS) yang diambil.
"Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan," ujar Trenggono.
Trenggono menjelaskan, program bela negara ini bertujuan menyadarkan masyarakat, khususnya anak muda untuk bangga sebagai orang Indonesia.
Dengan cara ini, kata dia, pemerintah ingin menciptakan generasi milenial yang bisa mencintai akan bangsa dan negaranya sendiri.
"Jadi, (mahasiswa) tak hanya hanya kreatif dan inovatif. Tetapi juga cinta bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari," tutur dia.
Menurutnya, kecintaan generasi milenial terhadap negara juga bisa ditunjukkan dengan bergabung dalam komponen cadangan (Komcad).
• Reaksi Novel Baswedan saat Mengetahui Jaksa Fedrik Adhar Meninggal: Semoga Dosanya Diampuni
• Fedrik Adhar Jaksa yang Tangani Kasus Penyerangan Novel Baswedan Meninggal Dunia, Diduga Karena Ini
Hal itu sesuai amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Trenggono menegaskan, bahwa Komcad bukanlah program wajib militer. Dia mengatakan, itu hanya kesadaran dari masyarakat yang ingin membela negara jika terjadi perang.
Karena itu, Trenggono menuturkan, jika masyarakat ingin bergabung, akan difasilitasi dengan diberikan pelatihan selama beberapa bulan.
"Usai latihan dikembalikan ke masyarakat. Jika negara dalam keadaan perang, mereka siap bertempur," katanya.
Selain itu, Trenggono juga mengatakan, salah satu yang menjadi perhatian adalah Indonesia akan memasuki era bonus demografi mulai 2025 hingga 2030 yang ditandai dengan dominannya penduduk usia produktif.
Menurutnya, kelompok milenial akan mengisi bonus demografi tersebut, sehingga perlu disiapkan untuk menggerakkan perekonomian bangsa di masa depan.