Baca tanpa iklan
Terpisah, Ketua Bawaslu Mamuju Rusdin mengatakan, sebelumnya telah mengusulkan untuk dilakukan penambahan anggaran berdasarkan hasil kesepakatan Bawaslu Ri bersama KPU RI di pusat.
"Untuk Bawaslu ada tambahan Rp 779 juta lebih, dari hasil penyesuaian anggaran ini, dengan total Rp. 8 miliar lebih berdasarkan penyesuaian yang telah dilakukan," kata Rusdin.
Ia menambahkan, alokasi penambahan tersebut berdasarkan hasil penambahan TPS yang dilakukan oleh KPU.
"Kita tetap menyesuaikan mekanisme pengawasan, tentunya ini akan berbeda dengan dulu, tetapi Bawaslu memastikan akan selalu berada di lapangan," ujarnya.
Ia menambahkan untuk pengawasan dimulai setelah PKPU tahapan diterbitkan, setelah terbit pihaknya akan mulai untuk bekerja.
"Sementara ini kita tetap melakukan pemngawasan, berbeda dengan edhock yang kemarin di nonaktifkan,"tuturnya.(tribun-timur.com).