Sebenarnya kan kita berharap dengan adanya PSBB kemarin yang diterapkan di Kota Makassar, kemudian dilakukan perpanjangan kemudian juga dilakukan di Kabupaten Gowa meskipun Kabupaten Gowa tidak melakukan perpanjangan, tentu ini memiliki alasan masing-masing.
Tetapi yang pasti bahwa protokol Covid ini harus jalan. Kami memandangnya waktu dijalankan PSBB itu dijalankan maka pengaturan yang berkaitan dengan roda transportasi terutama di daerah-daerah perbatasan itu sangat ketat dijaga, meskipun itu juga menimbulkan kontroversi dari masyarakat kita terutama mereka yang melakukan pelanggaran.
Dengan tidak adanya lagi PSBB yang diterapkan di tengah pandemi ini sesungguhnya ini sangat berbahaya. Saya melihatnya bahwa PSBB itu jauh lebih tinggi dari sisi ruang lingkup dibandingkan dengan protokol Covid yang dibuat ini.
Masing-masing memiliki plus minus. Karena di protokol Covid juga ada beberapa yang diatur. Beberapa yang diatur itu misalnya yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di pedagang di pasar dan kaki lima.
Tetapi dengan peraturan ini saya melihatnya ini sangat sulit diterapkan. Kenapa sulit diterapkan oleh karena ada prinsip Covid-19 yang kita langgar terutama yang berkaitan dengan physical distancing dan social distancing.
Protokol Covid itu enak kita menyebutnya tetapi implementasinya sulit untuk kita lakukan.
4. Apa risikonya jika Makassar dan daerah lainnya di Sulsel tak ada yang menerapkan PSBB kendati jumlah kasus positif di daerah tersebut tergolong tinggi?
Resikonya adalah kita semakin sulit mengendalikan moda transportasi antar kabupaten.
Bukan hanya persoalan moda transportasi saja tetapi bagaimana perilaku pengguna kendaraan roda dua ataupun kendaraan roda empat yang di antara mereka juga masih banyak orang yang tidak melakukan dengan protokol Covid ini.
Jadi jangan disederhanakan ini persoalan bahwa seakan-akan hanya dengan menggunakan masker, cuci tangan dengan hand sanitizer, kemudian jaga jarak fisik 1 meter itu sudah selesai, tidak seperti itu.
5. Menurut Anda, efektifkah PSBB yang dilakukan Pemkot Makassar dan Pemkab Gowa?
Efektif atau tidak itu sebetulnya adalah kalau kita membaca Perwali daripada PSBB harapnya adalah memang dapat menemukan landai penularan daripada Covid-19.
Masyarakat juga sudah mulai lebih hati-hati untuk melakukan interaksi dan mobilitas dengan masyarakat sekitarnya. Dengan tidak adanya PSBB ini kan terbuka. Artinya resiko penularan makin terbuka.
6. Pemkot Makassar mengganti PSBB menjadi Perwali. Seberapa efektif perwali dalam upaya mencegah penyebaran virus corona di masyarakat?
Beberapa waktu yang lalu, Wali Kota Makassar sudah menerbitkan Perwali nomor 31 tahun 2020. Ada beberapa yang diatur di dalam itu misalnya pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau pendidikan kemudian aktivitas bekerja di tempat kerja, kegiatan keagamaan di rumah ibadah.