Bantuan Langsung Tunai

Kantor Pos Diserbu, Warga Berdesak-desakan Antre BLT Rp 600 Ribu, Abaikan Protokol Kesehatan Corona

Editor: Hasrul
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kantor Pos Diserbu, Warga Berdesak-desakan Antre BLT Rp 600 Ribu, Abaikan Protokol Kesehatan Corona

(vic/tribunmedan.com)

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul Lautan Manusia Berdesakan di Kantor Pos Antre BLT Rp 600 Ribu, Abaikan Protokol Kesehatan Covid-19, .

Petugas pos menata logistik bantuan sosial untuk warga yang terdampak perekonomiannya akibat Covid-19 di Kantor Pos, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/4/2020). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp500 ribu bagi warga yang berpenghasilan rendah dan termasuk miskin baru akibat pandemi Covid-19, khususnya di zona merah persebaran yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi. (ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA)

Cara Mengecek Data Penerima Bansos Covid-19 Kemensos

Cara Cek data penerima bansos Covid-19 mudah. Bisa dilakukan melalui website atau juga aplikasi.

Saat membuka, pastikan untuk menyiapkan data yang diperlukan agar bisa tahu apakah terdaftar atau tidak.

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, simak ulasannya berikut ini.

Bansos diberikan untuk warga miskin yang terdampak wabah virus corona.

Seperti yang diketahui, wabah virus corona membuat banyak warga terdampak, terutama warga yang tak mampu.

Pemerintah memberikan bantuan sosial atau Bansos untuk meringankan beban warga.

Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara meminta kepada pemerintah daerah yang memperoleh alokasi bantuan sosial (bansos) Covid-19, untuk membuka data penerima manfaat secara transparan.

Di samping itu, Kemensos juga berupaya untuk mencari cara agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran.

Satu di antaranya adalah dengan mempermudah pengecekan kepesertaan bansos melalui aplikasi smartphone maupun melalui website yang tersedia.

Mengutip Harian Kompas, 8 Mei 2020, bagi Kemensos upaya membuka daftar penerima bansos dan dana tunai merupakan jalan untuk menciptakan transparansi penyaluran.

Dengan demikian, masyarakat pun dapat saling mengawasi.

Harapannya, saat masyarakat menemukan penerima yang tidak sesuai, mereka dapat langsung menyampaikan protes dan memberikan informasi kepada pemerintah setempat.

Halaman
1234

Berita Terkini