Baca tanpa iklan
Hanya saja apakah detaol asesmen kompetensi minimum ini akan dibuat pemerintah pusat dan dipakai secara seragam di sekolah ataukah pihak sekolah yang akan berkreasi," paparnya.
Begitupun mengenai survei karakter, bagi Suryadi Culla perlu untuk dijabarkan.
Apakah bentuknya pertanyaan yang seragam dan serentak di seluruh sekolah ataukah lagi-lagi diberikan pihak sekolah maupun guru, untuk berkreasi sesuai kebutuhan sekolah masing-masing.
"Asesmen ini sebenarnya mungkin akan lebih baik karena digunakan untuk mengevaluasi semua mata pelajaran berbeda dengan UN yang hanya pelajaran tertentu.
Tapi tentu masih perlu diperjelas, dikaji secara konprehensif agar ide penghapusan UN bisa diterapkan dengan baik," tutupnya.
Kompetensi Guru
Dihapuskannya UN dan menggantikannya dengan sistem asesmen dan survei karakter akan menjadi tantangan tersendiri bagi para guru atau pengajar.
Sebab jika program ini dicanangkan maka para gurulah yang akan mengambil peran penting dalam penilaian akhir peserta didik.
"Perubahan ini akan berpusat ke guru, jadi sebenarnya tugas guru bukan makin enteng malah guru akan mendapatkan tantangan besar. Sehingga kompetensi guru sangat penting ditingkatkan," terang Suryadi Culla.
Peningkatan mutu atau kompetensi guru pun menurutnya bisa digenjot jika ada pola pengalihan anggaran UN.
"Kan selama ini anggaran UN ini cukup besar jadi jika dihapuskan bisa dipakai atau dialihkan untuk peningkatan kompetensi guru," paparnya.
UN Dihapus
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim memastikan bahwa program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020.
Namun, pada 2021 program ini akan digantikan dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.
"Pada tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).