Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Salah satu organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sulawesi Selatan akan bersurat ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mengetahui kepengurusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Sulsel.
Hal ini disampaikan oleh Ketua AMPI Sulawesi Selatan, Aksara Alif Raja ke Tribun, Jumat (15/11/2019).
• Dinas Tenaga Kerja Luwu Timur Latih 77 Operator Dump Truck dan Eskavator Siap Kerja
• Diganti Sebagai Ketua Gerindra Sulsel, Ini Jabatan dan Kata Idris Manggabarani
"Saya lagi mau menyurat ke Kemenkumham karena ada dualisme di KNPI, faksi Haris Pertama dan Fajrin ," kata Alif.
Menurutnya, AMPI Sulsel belum menentukan sikap jelang Musyawarah Daerah (Musda) ke-XV.
"Saya sebagai ketua AMPI sulsel belum mengambil sikap ketika belum ada surat dari kemenkumham faksi mana yang terdaftar di negara," katanya.
Rencananya Musda KNPI Sulsel bakal digelar di Kota Malino, Kabupaten Gowa, Desember 2019.
• Dinas Tenaga Kerja Luwu Timur Latih 77 Operator Dump Truck dan Eskavator Siap Kerja
• Diganti Sebagai Ketua Gerindra Sulsel, Ini Jabatan dan Kata Idris Manggabarani
Saat ini, panitia sudah terbentuk untuk Musda ke-XV.
Henny Handayani sebagai Ketua Steering Committee atau Panitia Pengarah.
Sementara itu, ketua Organization Committee (OC) Panitia Pelaksana adalah Medy Juanda. (*)
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur: