ILC TV One
ILC TV One Bahas Menteri Jokowi, Karni Ilyas Singgung Kabinet Era PKI-PNI, Akbar Faizal Tak Sepakat
ILC TV One Bahas Menteri Jokowi, Karni Ilyas Singgung Kabinet Era PKI-PNI, Akbar Faizal Tak Sepakat
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM - ILC TV One tadi malam bahas Menteri Jokowi, Karni Ilyas Singgung Kabinet Era PKI-PNI, Akbar Faizal Tak Sepakat
Talkshow ILC TV One tadi malam berlangsung seru.
Karni Ilyas Presiden ILC mengangkat tema tentang Menteri - menteri Jokowi - KH Maruf Amin.
Catat! 4 BUMN Ini Buka Lowongan Kerja, Terima Lulusan SMA SMK D3 S1, Cek Syarat & Link Daftar Online
LENGKAP Pendaftaran CPNS 2019 di sscasn.bkn.go.id 11 November, Syarat, Dokumen,Cara Daftar di SSCASN
Pembawa acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Karni Ilyas turut berkomentar soal Susunan Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019-2024.
Hal itu diungkapkan Karni Ilyas saat memandu acara ILC yang membahas tema Kabinet Indonesia Maju pada Selasa (28/10/2019).
Karni Ilyas mengungkapkan, Susunan Kabinet Jokowi sekarang mengingatkannya pada era 1950-1959.Pada era tersebut, orang-orang yang ditawari oleh presiden jabatan menteri banyak yang justru menolaknya.
Mereka tidak bersedia menjadi menteri dengan berbagai alasannnya.
"Ada suatu fenomena yang menarik bagi saya pada waktu era 1950-an mungkin sampai 59 adalah suatu yang biasa kalau orang, kalau presiden atau perdana menteri mengumumkan susunan kabinet ada beberapa orang yang dipilih menyatakan dia tidak sanggup atau tidak bersedia," jelas Karni Ilyas dikutip TribunWow.com dari chanel YouTube Talk Show tvOne.
Banyak pertimbangan seseorang menolak jabatan strategis dari presiden.
Catat! 4 BUMN Ini Buka Lowongan Kerja, Terima Lulusan SMA SMK D3 S1, Cek Syarat & Link Daftar Online
LENGKAP Pendaftaran CPNS 2019 di sscasn.bkn.go.id 11 November, Syarat, Dokumen,Cara Daftar di SSCASN
Misalnya, beda pemahaman hingga beda pilihan politiknya.
"Berbagai alasan, ada karena dia merasa tidak mampu menjalankan tugas yang diberikan itu, ada juga yang merasa se-ideologi atau perdana menteri yang memutuskan adalah lawan politiknya," jelas Karni Ilyas.
Misalnya, ketika tokoh PNI (Partai Nasional Indonesia) yang menjadi presiden, maka tidak akan ada orang dari Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang bersedia menjadi menteri.
Pasalnya, dua golongan itu berbeda ideologi.
"Tidaklah mungkin waktu itu bahwa perdana menterinya dari PNI, orang Masyumi atau bukan tidak mungkin orang Masyumi yang akan ditunjuk yang menyatakan tidak bersedia," lanjut Karni Ilyas.
Hal itu berlaku sebaliknya, jika orang Masyumi yang menjadi presiden.
