TRIBUN WIKI

Mengenal Alue Dohong, Wakil Menteri Pertama Indonesia yang Berasal dari Suku Dayak

Penulis: Nur Fajriani R
Editor: Anita Kusuma Wardana
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Mengenal Alue Dohong, Wakil Menteri Pertama Indonesia yang Berasal dari Suku Dayak
Mengenal Alue Dohong, Wakil Menteri Pertama Indonesia yang Berasal dari Suku Dayak

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Jokowi menarik Deputi Badan Restorasi Gambut (BRG) Alue Dohong menjadi Calon Wakil Menteri.

Alue Dohong mengatakan bahwa ia dipanggil Presiden Jokowi untuk berdiskusi tentang masalah kehutanan hingga rencana pemindahan ibu kota.

Selain itu, Alue juga ditugaskan untuk membantu mengurus perkembangan yang terjadi di Kalimantan.

“Saya dipanggil Presiden Jokowi dan berdiskusi tentang masalah kehutanan, rehabilitasi lahan termasuk rencana pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur yang berkonsep smart beautiful city. Saya juga ditugaskan untuk membantu mengurus perkembangan yang terjadi di Kalimantan,” tutur Alue seusai pertemuannya dengan Jokowi di Istana, Jumat (25/10/2019).

Fitur Baru di Website SSCASN BKN, Bisa Untungkan Pelamar CPNS 2019 yang Gagal Seleksi Administrasi

8 Fakta Menarik Tempat Kelahiran Menteri Wishnutama, Ada Bukit Jokowi dengan View Samudera Pasifik

Alue juga berasal dari Suku Dayak pertama yang ditawari untuk menjadi Wakil Menteri.

Ia mengaku sangat bangga dengan tugas yang diberikan Jokowi kepadanya.

“Saya kebetulan adalah suku Dayak dan saya yakin kalau takdir menjadi wakil menteri ini merupakan kebahagiaan bagi Suku Dayak di Kalimantan. Dalam sejarah Indonesia merdeka, baru sekali ini orang Dayak ditawari menjadi Wakil Menteri,” tuturnya.

Alue Dohong akan menjabat sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Berdasarkan arahannya kemungkinan LHK,” kata Alue

Nantinya, Alue akan bekerja sama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

Alue merupakan akademisi yang memang telah lama bergelut di bidang pengolahan lahan basah atau lahan gambut.

Alue Dohong merupakan Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut (BRG) yang menjabat sejak 2016.

Sebelum di BRG, ia mendirikan Lembaga Pengkajian, Pendidikan, dan Pelatihan Lingkungan Hidup (LP3LH) di Palangkaraya.

Selain itu, ia juga mengajar di Universitas Palangkaraya bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar (TRIBUNNEWS / DANY PERMANA)


Profil Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar

Sosok Siti Nurbaya Bakar tetap menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Kabinet Kerja Jilid II pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Hal itu disampaikan Siti Nurbaya sendiri usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Siti Nurbaya mengaku sudah meminta izin Presiden untuk mengumumkan hal ini.

"Saya minta izin Bapak, apa boleh saya sebutkan. Oke khusus Bu Siti boleh disebutkan, ada kewajiban penugasan melanjutkan tugas-tugas yang belum diselesaikan," kata Siti kepada wartawan usai pertemuan dengan Jokowi.

Politisi Nasdem ini lalu memaparkan sejumlah program yang akan ia lakukan di periode keduanya.

Termasuk langkah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di tahun terakhir pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Siti Nurbaya adalah politisi Nasdem kedua yang menyambangi Istana hari ini.

Sebelum Siti, ada mantan gubernur Sulawesi Selatan dua periode Syahrul Yasin Limpo.

Syahrul ditunjuk Jokowi menjadi menteri di bidang pertanian.

Pernah Kena Teguran Jokowi
Profil Siti Nurbaya yang Tetap Jabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Periode Kedua Jokowi (Kompas.com)


Siti Nurbaya pernah ditegur Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor Juli lalu.

Teguran tersebut terkait dengan investasi yang masih terhambat lantaran permasalahan perizinan di lapangan.

Awalnya, Jokowi mengingatkan seluruh menteri yang hadir dalam rapat tersebut untuk mempermudah proses perizinan agar para investor berbodong-bondong menanamkan investasinya.

"Mungkin sudah berapa puluh kali kita sampaikan. Investasi yang berkaitan dengan ekspor, berkaitan dengan barang-barang substitusi impor, tutup mata, berikan izin secepat-cepatnya. Tapi kejadian di lapangan tidak seperti itu," kata Jokowi saat membuka rapat.

Jokowi lalu menyinggung soal proses perizinan yang berada di bawah Kementerian Kehutanan.

"Dari kementerian kehutanan misalnya masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat," kata dia.

Saat itu teguran tak cuma dilayangkan kepada Siti Nurbaya, namun juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Jokowi juga menyentil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Mengutip dari wikipedia Siti Nurbaya Bakar adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Kabinet Kerja 2014 - 2019.

Ia lahir di Jakarta, Indonesia pada 28 Juli 1956.

Dalam dunia birokrasi, Siti Nurbaya pernah menduduki berbagai jabatan.

Ia memulai kariernya pada tahun 1981 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung.

Di sana, ia pernah menjabat sebagai Kasubid Analisis Stastistik, Kasi Penelitian Fisik, Kasi Pengairan, Kasi Tata Ruang, Kabid Penelitian, Kabid Prasarana Fisik dan Wakil Ketua Bappeda.

Setelah itu berturut-turut ia pernah menjadi Kabiro Perencanaan di Departemen Dalam Negeri, Pengajar di Kopertis, Pelaksana Manajemen di STPDN, Sekretaris Jenderal Depdagri, Dewan Komisiaris Pusri, dan Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko Pusri.

Siti Nurbaya pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPD-RI dari tahun 2006 hingga 2013.

Dalam masa ini juga Siti Nurbaya mendapatkan penghargaan Laporan Akuntansi Standar Tertinggi dari Menteri Keuangan dari 2008 hingga 2011, dan Penghargaan WTP Laporan Keuangan dari BPK-RI sejak penilaian awal sebagai Sekjen DPD-RI.

Setelah pensiun dari PNS (Sekjen DPD-RI) pada tahun 2013, Siti Nurbaya masuk dunia politik dan menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem.(*)

Berita Terkini