Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Rudianto Lallo, mengatakan, pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pokok 2020 dilaksanakan pascapelantikan pimpinan defenitif.
Termasuk, kata mantan Wakil Ketua DPRD Makassar tersebut, setelah dilakukannya pengesahan alat kelengkapan dewan (AKD) periode 2019-2024.
VIDEO: Nikmatnya Bakso Matursuhun dari Keju Hingga Coklat, Favorit Mahasiswa
AKHIRNYA Lucinta Luna Ngaku Eks Laki-laki Disaksikan Nafa Urbach
Bakal Menteri Jokowi, Bos NET TV hingga Erick Thohir Disebut Masuk Wishnutama Sudah Dipanggil Khusus
Dua Truk Terguling Dekat Kuburan Cina, Kerugian Capai Rp25 Juta
VIDEO: Pengambilan Sumpah dan Janji Pimpinan Defenitif DPRD Enrekang 2019-2024
AKD meliputi Komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah, (Bamus), Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), dan Badan Kehormatan atau BK.
"Semoga bisa berjalan sesuai waktu yang kita harapkan, sekarang tinggal menunggu SK (surat keputusan) pimpinan defenitif dari Pak Gubernur," katanya kepada Tribun, Jumat (4/10/2019).
"Setelah itu kita jadwalkan pelantikan dan pengesahan tatib (tata tertib) DPRD, kemudian dilanjtkan pengesahan AKD. Jadi semoga Minggu depan dirampungkan oleh pansus," ujarnya menambahkan.
RL akronim namanya menjelaskan bahwa jika semua sudah terbentuk, maka DPRD bisa melakukan sidang paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama Pemkot Makassar.
"Kita berharap pertengahan Oktober sudah tuntas. Apalagi APBD akan diketok di akhir November 2019. Jadi efektif pembahasan kurang lebih satu bulan," jelasnya.
Terpisah, Juru bicara fraksi Partai Gerindra Makassar, Nunung Dasniar, menambahkan bahwa Minggu depan sudah dilaksanakan paripurna tatab dan AKD.
"Semuanya masih konsul. Kepastian Senin bisa kami sampaikan jadwal paripurna," ujar Nunung.(*)
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur: