Pilwali Makassar 2020

Pilwali 2020, KPU Makassar Ungkap Honor Panitia Adhoc Paling Tertinggi

Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) oleh KPU dan Pemerintah Kota Makassar di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Makassar, Selasa (01/10/2019), malam.

Pilwali 2020, KPU Makassar Ungkap Honor Panitia Adhoc Paling Tertinggi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Farid Wajdi mengatakan alokasi dana terbesar anggaran Pemilihan Wali Kota Makassar atau Pilwali Makassar 2020 mendatang diperuntukan penyelenggara atau panitia Pemilu.

"Pada aspek honorium adhoc itu yang paling besar lebih Rp 20 M. Kalau kita 170 jadi hampir 1/3 nya adalah adhoc. Kemudian pembiayaan tipicalitas Pemilu logistik, rekapitulasi," kata Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi.

Tak hanya itu, item lain yang memakan dana anggaran pemilu juga paling besar adalah pemuktakhiran data pemilu yakni di dalamnya ada Petugas Pemuktahiran Data Pemilu.

Penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) oleh KPU dan Pemerintah Kota Makassar di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Makassar, Selasa (01/10/2019), malam. (TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI)

Adapun angka anggaran yang telah disepakati Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (TAPD) Pemkot Makassar senilai Rp 78 miliar.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) oleh
KPU dan Pemerintah Kota Makassar di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Makassar, Selasa (01/10/2019), malam.

Angka itu lebih kecil dibanding usulan KPU sebelumnya senilai Rp 90 miliar lebih.

Meski menurun Farid menilai angka realistis.

Adapun besaran anggaran itu dengan asumsi tujuh pasangan calon, maksimun tiga partai Politik tiga dan empat calon perseorangan.

Setelah penandantangan NPHD, KPU selanjutkan fokus pada pemuktahiran data pemilu.

"Saat ini berjalan terus di KPU dua hal pemuktahiran data pemilu berkelanjutan. Setelah ini hal pertama yang kami lakukan ada merespon kembali data pemilu yang tercecer," sebutnya.

"Ada DPK kami 80 ribu yang harus disingkronisasi dengan Disdukcapil," lanjutnya. 

Pilwali Makassar 2020, Rp 20,9 Miliar Cuma untuk Penyelengga Adhoc KPU

 Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Gunawan Mashar, menyatakan, KPU menerima dana hibah Rp 87 miliar untuk pelaksanaan pemilihan wali kota (Pilwali) Makassar 2020.

Dari Rp 78 miliar tersebut, katanya, sekitar Rp 20,9 miliar digunakan untuk honorarium penyelenggara adhoc, lalu pengadaan serta distribusi logistik senilai Rp 8 miliar.

Halaman
1234

Berita Terkini