Makassar Macet

TERNYATA Ini Penyebab Jl Urip Sumoharjo Makassar Macet Total, Demo Mahasiswa UMI Minta Jokowi Turun

Penulis: Darul Amri Lobubun
Editor: Mansur AM
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Suasana di Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (23/9). Mahasiswa UMI memblokade ruas jalan depan kampus

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - TERNYATA Ini Penyebab Jl Urip Sumoharjo Makassar Macet Total, Demo Mahasiswa UMI Minta Jokowi Turun

Ratusan kendaraan roda dua dan empat terjebak kemacetan di Jl Urip Sumoharjo, salah satu jalan protokol di Makassar, Ibu Kota SulawesI Selatan, Senin (23/9/2019) siang.

Kemacetan mulai terjadi pukul 12.00 an wita. 

Penyebabnya, ratusan mahasiswa dengan almamater  Universitas Muslim Makassar (UMI) demo di depan kampusnya.

Ratusan mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) berunjukrasa di depan kampus mereka, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (23/9/2019) siang.

Mereka nyaris memblokade ruas Jl Urip Sumoharjo.

Meski demikian, kemacetan panjang tak terelakkan. Ratusan kendaraan dari arah flyover, terjebak kemacetan panjang.

Unjukrasa digelar dengan melakukan aksi bakar ban di tengah badan jalan.

Para pengunjukrasa membentuk barisan simpul dan menutupi dua lajur badan jalan. Baik dari ke arah Jl Perintis Kemerdekaan maupun sebaliknya.

Hanya separuh bahu jalan yang disediakan bagi pengendara.

Mahasiswa UMI memblokade Jl Urip Sumoharjo, Makassar. Mereka mendesak agar Presiden Jokowi mundur karena kebijakannya dianggap tidak pro rakyat (Tribun Timur/Muslimin Emba)

Akibatnya, kemacetan panjang pun tidak terhindarkan.

Baca: BERITA FOTO; Umi Ajukan Usulan Penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Perikanan

Baca: 3 Mahasiswa Unimerz Perkuat Kontingen Sulsel di Pomnas XVI

Adapun tuntutan pengunjukrasa yang menamakan dirj 'Aliansi Mahasiswa UMI' itu menuntut agar presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya.

Seperti tertulis dalam spanduk yang dibentangkan, 'Aliansi Mahasiswa UMI Tumbangkan Rezim Anti Demokrasi'.

'Turunkan Jokowi', 'Save KPK'

Tuntutan agar Jokowi mundur itu adalah buntut dari sejumlah kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat dan bertolak belakang dengan prinsip demokrasi.

Halaman
12

Berita Terkini