Potong Anggaran Sosial Rp 1 Miliar, Pemprov Sulsel Mau Beli Helikopter Rp 30 Miliar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel), Kadir Halid, menyatakan belum saatnya Pemprov Sulsel beli helikopter.

"Kenapa? Karena sekarang ini banyak yang bisa disewa. Buat apa kita beli? Belum lagi biaya operasionalnya, biaya pilotnya, dan biaya teknisi," kata Kadir, Selasa (17/9/2019).

Kadir menegaskan, jauh lebih murah kalau disewa. Selain itu, katanya, tidak setiap saat helikopter tersebut dipakai.

Baca: Tak Ditemui Anggota DPRD Sulsel saat Unjukrasa Tolak Revisi UU KPK, Mahasiswa Nyaris Bentrok

Terkait ketidak hadirannya dalam paripurna DPRD Sulsel, Kadir menegaskan, paripurna yang digelar Selasa (17/9/2019) sangat mendadak dan tidak dijadwalkan di bamus (badan musyawarah).

"Dan juga belum dirapatkan di Fraksi Golkar. Jangan dipaksa-paksa," tegas Kadir kepada Tribun.

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan juga telah menolak usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membeli helikopter.

Baca: Datangi Gedung DPRD Sulsel, Pengunjukrasa Minta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disahkan

Pemprov mengusulkan anggaran pembelian helikopter ini dialokasikan dalam rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pokok 2020 senilai Rp 30 miliar.

Menurut anggota Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan, Wawan Mattaliu, pengadaan helikopter belum terlalu dibutuhkan oleh pemprov.

Masih banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak untuk dijadikan prioritas Gubernur Sulsel.

Baca: Dipecat Jelang Pelantikan Anggota DPRD Sulsel, Caleg Terpilih PDIP Langsung ke Jakarta

"Pengadaan heli belum urgen. Beban operasionalnya juga berat. Masih lebih urgen urusan pendidikan dan kesehatan," kata dia.

Politisi Partai Hanura ini menjelaskan, usulan itu dipastikan akan dipertimbangkan dan melihat skala prioritasnya serta RPJMD.

"Kami juga akan menelisik kebijakan umum anggaran 2020. Apa memang itu ada," tegasnya.

Baca: Ini Alasan PDIP Pecat Novianus Jelang Pelantikan Anggota DPRD Sulsel Terpilih

Diberitakan sebelumnya, Pemprov Sulsel merasionalisasi anggaran dinas sosial di RAPBD Perubahan 2019 Sebesar Rp 1 miliar.

 "Kami dari Komisi E meminta untuk dikembalikan rasionalisasi (anggaran) itu. Kami minta supaya program dimasukkan semua," kata Irfan AB di gedung DPRD Sulsel, Kamis (12/9/2019).

Alasannya, kata Irfan, anggaran sebesar Rp 1 miliar yang dipotong tersebut sangat dibutuhkan dinas Sosial.