Baca tanpa iklan
Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Irjen Firli Bahuri sempat menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat.
Irjen Firli Bahuri tercatat menjadi Kapolda NTB pada 3 Februari 2017-8 April 2018 sebelum ia menjadi Deputi Penindakan KPK.
KPK Kirim Surat
Saut Situmorang mengatakan, KPK telah mengirim surat kepada DPR pada Rabu kemarin.
Surat dikirim berkaitan dengan status Irjen Firli Bahuri sebagai calon pimpinan KPK yang tengah mengikuti fit and proper test.
Saut Situmorang berharap, surat tersebut dapat menjadi pertimbangan DPR dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK.
Saut Situmorang mengatakan, seorang pimpinan harus mempunyai integritas serta tidak memiliki afiliasi politik supaya KPK tidak terjerumus dalam pusaran kepentingan politik.
"KPK wajib menegakkan hukum secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun," ujar Saut Situmorang.
Namun demikian, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa justru mempertanyakan langkah KPK karena surat terkait pelanggaran etik itu baru dikirim ketika proses seleksi capim KPK di DPR.
Menurut dia, seharusnya KPK mengirim surat terkait pelanggaran etik itu pada saat proses seleksi di panitia seleksi (pansel).
"Tapi agak aneh seorang pimpinan KPK hari ini melakukan penyerangan di detik-detik terakhir, nah ini menurut saya luar biasa sekali, ini bukan lumrah lagi. Kenapa tidak sejak awal di pansel surat atau konferensi pers kemarin itu dilakukan," ujar dia.
Desmond mengatakan, surat dari KPK itu tidak akan memengaruhi penilaian Komisi III dalam proses fit and proper test capim KPK.
Sebab, hal itu sifatnya sepihak dari KPK.
Walau demikian, Desmond memastikan DPR akan menanyakan kasus pelanggaran etik terhadap Irjen Firli Bahuri dalam wawancara yang dilakukan pada Kamis hari ini.(*)