TRIBUNWIKI: Profil Mendagri Tjahjo Kumolo, Sebut Mobil Dinasnya Sering Mogok

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui mobil dinasnya selalu mogok.

Sama seperti yang terjadi dengan mobil presiden Jokowi yang sering mogok.

Ia pun ikut mendukung keputusan pemerintah membeli mobil dinas baru bagi presiden dan wakil presiden.

“Yang penting semua prosedur sudah dilalui sesuai mekanisme yang ada, baik tender secara terbuka maupun penganggaran terbuka disetujui DPR,” kata Tjahjo dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/8/2019) dikutip dari Tribunnews.

Dilansir dari Tribunnews, menurut Tjahjo, pembelian kendaraan dinas baru tersebut memang diperlukan karena mobil dinas saat ini sudah beroperasi 10 tahun sejak mobil itu diproduksi di pabriknya.

Bahkan, mobil dinas yang digunakannya pun juga sering mengalami kerusakan.

“Mobil dinas Crown yang saya pakai masih bisa jalan dan dipakai, walau saya sering turun di jalan, pindah ke mobil patroli pengawal (patwal) karena mendadak mogok di jalan,” kata dia.

Menurut dia, batas pemakaian mobil selama 10 tahun menjadi standar ideal penggunaan karena lebih dari itu mobil memerlukan perawatan ekstra untuk menghindari kinerja suku cadangnya sehingga berpengaruh pada aspek keselamatan pengguna.

Tjahjo pun mengatakan, rencana pembelian mobil dinas baru itu sudah pernah dimunculkan pada 2009, ketika Presiden Joko Widodo baru terpilih sebagai kepala negara.

Namun, akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan tidak mengganti mobil dinasnya karena dianggap masih layak pakai saat itu.

“Lima tahun lalu berita tentang perlu atau tidak ganti mobil dinas sudah muncul, dan Bapak Presiden Jokowi memutuskan mobil dinas pejabat negara tidak ganti karena masih layak dipakai,” ujar dia seperti dikutip dari artikel Kompas.com dengan judul "Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok"

Profil

Dilansir dari wikipedia, Tjahjo Kumolo, SH, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 1 Desember 1957.

Ia adalah Menteri Dalam Negeri Indonesia yang menjabat dari 27 Oktober 2014 pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.

Ia juga merupakan salah seorang politikus Indonesia, dan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2009–2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan wilayah pemilihan Jawa Tengah I dan sekaligus menjadi Ketua Fraksi PDI-P di DPR RI dan juga menjadi anggota Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi di DPR RI.

Tjahjo Kumolo secara mengejutkan dipilih oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2010-2015 yang pada periode sebelumnya duduk sebagai Ketua DPP Bidang Politik PDI-P.

Tjahjo Kumolo sebelumnya juga pernah tercatat sebagai Ketua Umum KNPI dan anggota Partai Golongan Karya.

Inovasi 'Si Juwita'

Dilansir dari Tribun Pontianak, lima kementerian/lembaga membuka hari pertama tahapan wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019.

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan menampilkan dua inovasi, Kementerian Keuangan tampil dengan empat inovasi, sedangkan Badan Pusat Statistik serta Kementerian Kelautan dan Perikanan menampilkan masing-masing satu inovasi.

Presentasi ini dilakukan di Ruang Sriwijaya, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa (02/07/2019) sesuai rilis dari Humas MenPANRB.

Sesi pertama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempresentasikan inovasinya yang dinamakan Pemanfaatan Data Kependudukan Terintegrasi Secara Online Untuk Mewujudkan Single Identity Number atau disebut Si Juwita.

Si Juwita menyatukan satu sumber data kependudukan untuk banyak manfaat bagi Lembaga pengguna secara Online bertujuan untuk mewujudkan SIN berbasis e-government berupa tata kelola pelayanan publik dalam transformasi digital yang dengan mudah beradaptasi atas perkembangan teknologi informasi.

“Tujuan inovasi ini adalah peningkatan kualitas layanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal dalam mewujudkan ekosistem data dan dokumen kependudukan untuk semua keperluan yang terintegrasi dan terkolaborasi,” jelas Tjahjo Kumolo.

Inovasi ini memiliki potensi dan terbukti telah diterapkan dan diadaptasi oleh 641 lembaga. Sejumlah 2.928.486.605 NIK sudah digunakan dan diakses melalui inovasi ini.

NIK dalam aplikasi ini digunakan untuk kepentingan pelayanan publik seperti pengurusan BPJS, perbankan, asuransi, hingga digunakan oleh Bareskrim Polri untuk pengungkapan kasus kejahatan.

Masih dari Kemendagri, inovasi kedua adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Solusi dalam Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran atau “Supertajam”.

Inovasi ini lahir dengan tujuan untuk memudahkan penduduk dalam mendapatkan akta kelahiran jika penduduk tidak dapat memenuhi persyaratan. Persyaratan yang dimaksud adalah surat keterangan kelahiran dari dokter/bidang/penolong kelahiran, orang tua tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan atau Berita Acara Pemeriksaan kepolisian untuk anak yang tidak diketahui asal usulnya.

“Dengan SPTJM, seorang anak dapat memiliki akta kelahiran dengan mudah,” imbuh Menteri Tjahjo.

Apabila seseorang tidak memiliki akta kelahiran, maka keberadaan dan masa depannya akan kurang terlindungi. Mereka juga akan sulit mengakses pelayanan publik serta rentan terhadap tindak kriminal, diantaranya perdagangan dan perkawinan anak.

Diluncurkan pada 16 Mei 2016, program ini berhasil meningkatkan kepemilikan akta kelahiran anak. Pada akhir tahun 2017 meningkat drastis menjadi sebanyak 68.846.584 (85,20%) dari jumlah anak 80.281.466.

Data Diri:

Nama: Tjahjo Kumolo

Twitter: @tjahjo_kumolo

Lahir: 1 Desember 1957

Tempat Lahir: Surakarta, Indonesia

Partai politik:

Golkar (1987–98)

PDI-P (1998–)

Pasangan: dr. Erni Guntarti

Anak: drg. Rahajeng Widyaswari

Karunia Putripari Cendana

Arjuna Cakra Candasa

Pekerjaan: Politikus

Riwayat pendidikan

1. Lembaga Ketahanan Nasional di Jakarta, 1994
2. Universitas Diponegoro, Sarjana, Fakultas Hukum, 1985.
3. SMA Negeri 1 Semarang, 1976
4. SMP Negeri 4 Semarang, 1973
5. SD di Semarang, 1970

Karier:

1. Menteri Dalam Negeri 2014-2019
2. Sekjen PDI Perjuangan, 2010
3. Ketua OC Kongres III PDI Perjuangan, 2010
4. Ketua DPP PDI Perjuangan, 2005 – 2010
5. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik-Pemenangan Pemilu, 2005 – 2010
6. Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan, 2005 – 2009
7. SC Kongres II PDI Perjuangan, 2005
8. Direktur SDM Litbang DPP PDI Perjuangan, 1999-2002
9. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI, 2004 -2010
10. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI, 2002 - 2003
11. Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI,1999 – 2002
12. Anggota Komisi XI dan Anggota BKSAP DPR RI, 2004 – 2008
13. Anggota Komisi II, III dan Anggota BKSAP DPR RI, 1987 - 1992
14. Anggota Penasehat MPI/KNPI, 1993-1996
15. Ketua Umum DPP KNPI, 1990-1993
16. Sekretaris Jenderal KNPI Dati I Jawa Tengah, 1987-1990
17. Ketua DPD KNPI Dati I Jawa tengah, 1985-1988
18. Ketua Biro Organisasi KNPI Dati I Jawa Tengah,1983-1985
19. Dewan Pertimbangan PP PPM,1993-1997
20. Ketua PP PPM, 1989-1993
21. Wantim PP FKPPI, 1990-1997

Sumber berita: https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/24/menteri-tjahjo-mengaku-mobil-dinasnya-juga-sering-mogok?page=all
Foto: KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo