Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Barat (Sulbar), Harun Sulianto, didampingi Kepala Divisi Administrasi, Jusman, membuka kegiatan pembinaan dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulbar, Kamis (27/6/2019).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkumham Sulbar tersebut dihadiri oleh para kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan imigrasi selaku kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan pengelola keuangan satuan kerja (satker).
Dalam kegiatan tersebut, Kakanwil Kemenkumham Sulbar meminta agar opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) tetap dipertahankan.
Begitupun laporan pada aplikasi "Smart" yang dinilai oleh Ditjen Anggaran, aplikasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dinilai Ditjen perbendaharaan, serta e-monev yang dinilai oleh Bappenas tetap diperhatikan.
"Yang masih belum optimal di sini adalah laporan IKPA, yang berisi 12 indikator penilaian," papar Harun melalui rilis ke tribun-timur.com.
Sementara itu, Kepala Divisi Administrasi, Jusman mengatakan bahwa, saat ini Kanwil Kemenkumham Sulbar beserta jajarannya secara rutin melaksanakan evaluasi terhadap IKPA di tahun 2019 ini.
"Hal ini dilakukan sebagai upaya percepatan realisasi anggaran di seluruh satker Kemenkumham Sulbar," kata Jusman.
Hadir sebagai narasumber pada kegiatan tersebut adalah Adi Prayogo dan Nia Efrianti dari Biro Keuangan Kemenkumham Republik Indonesia di Jakarta, serta Ali Hanafi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Mamuju, Sulbar.