Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap menghadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel yang menggulirkan hak angket.
Hal tersebut ditegaskan oleh Sekertaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, Selasa (25/6/2019).
Samsat Pinrang Kehabisan Stok Plat Kendaraan
VIDEO:Begini Suasana Rumah Makan Kampoeng Papua, Unggulkan Menu Sehat Tanpa Micin
"Intinya kita siap kok," ujar Hayat, ditemui didepan ruang kerjanya.
Menurutnya Pemprov Sulsel akan mengikuti proses mengenai poin yang digulirkan dalam hak angket tersebut.
"Kita ikuti aja itu. Karena itu merupakan hak DPRD dan instrumen DPRD. Ini bagian Demokrasi lah," ujarnya.
Menurutnya terlalu dini membahas soal hak angket, pasalnya belum ada pemberitahuan secara resmi yang diterima Pemprov soal hak angket ini.
Yang ada kata Hayat hanyalah laporan pertanggungjawaban Pemprov Sulsel atas anggaran Pemprov Sulsel.
"Tim panitianya juga belum ada itu. Soal layak saya tidak katakan layak atau tidak, tapi soal layaknya itu yang harus menjawabnya pihak DPRD," kata Hayat, seraya sebut info yang ia terima kuorum hak angket sebanyak 60.
Hayat menjelaskan saat ini Pemprov terus berbenah, yang kurang pas menurut dia akan disempurnakan.
Ia mengaku tak ada persiapan khusus hadapi hak angket, pasalnya sebagai pemerintah ia fokus dengan pelayanan yang ada.
"Kita sudah lakukan fakta di lapangan. Itu kita tunjukkan seperti ini upaya kita mengawal layanan yang ada ke masyarakat," tambahnya.
Meski ada dokumen yang akan ia perlihatkan kepada anggota tim hak angket, namun itu lebih kepada dokumen pelayanan.
"Namanya mitra kita datang. Ada di pertemukan ada mau dipertanyakan ya kita siap," kata Hayat.
Sementara itu, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah memilih bungkam saat dikonfirmasi mengenai hak angket.
Terpisah, Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa hak angket biasanya spesific pada satu masalah yang sifatnya kebijakan pemerintah strategis yang menimbulkan dampak luas pada masyarakat bertentangan undang undang.