Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 di tahun pertama kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) HM Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman masih terbilang rendah.
Di triwulan kedua atau pada Mei 2019 ini, baru mencapai 21,05% realisasi keuangan dan 14,23% untuk fisik.
Kabid Makro, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulsel, Andy saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dari 21,05% realisasi keuangan dan 14,23% untuk fisik itu, baru menggunakan anggaran sebesar Rp 2.083.448.651.557 dari total anggaran Rp 9.899.896.055.886.
Andy menyebutkan penyebab rendahnya realisasi penyerapan APBD ini lantaran rata-rata kegiatan pembuatan perencanaan teknisnya disusun pada awal tahun 2019.
Hal ini berimplikasi pada melambatnya pelaksanaan proses lelang, yang hingga triwulan 2 baru memasuki tahapan persiapan penandatanganan kontrak.
Selain itu terdapat alokasi belanja yang membutuhkan pembebasan lahan dari kabupaten kota, seperti rest area, yang sampai saat ini masih dalam proses pembebasan sehingga terjadi molor.
Alasan lain adalah besarnya porsi alokasi belanja modal dalam APBD jika dibanding tahun sebelumnya, membutuhkan waktu dan persiapan yang relatif agak lama.
"Inilah tiga faktor kenapa serapan kita rendah di tahun 2019 ini," ujar Andy, Minggu (23/6/2019).
Ia menyebutkan untuk realisasi anggaran ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kesatuan Bangsa dan Politik) Kesbangpol Sulsel yang memiliki peringkat atas realisasi dari OPD lainnya.
Menurutnya sebagian besar fisik Kesbangpol Sulsel terealisasi, karena kegiatan-kegiatan dimiliki sebagian besar agenda sosialisasi, pasca pemilu 2019 serta agenda Kerukunan Umat Beragama.
Tak hanya di OPD, alokasi bantuan keuangan kepada pemda, yang mengalami peningkatan sangat drastis yakni dari 30 miliar tahun lalu menjadi Rp 300 miliar tahun ini, yang dimana sebagian besar baru memasuki tahap persiapan dan lelang oleh pemkab dan pemkot di Sulsel.
Hal inilah kata Andy yang memicu sehingga terjadinya rendahnya serapan anggaran rendah.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sulsel Jufri Rahman mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang menggenjot agar pelaksanaan program Pemprov Sulsel segera terlaksana.
Upaya yang dilakukan dengan intens melakukan koordinasi, hingga program itu dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan.
"Kita berharap di triwulan kedua yang akan jatuh pada Juni bulan ini semua bisa berjalan lancar. Apalagi sudah banyak yang teken kontrak sat Mei lalu," tambahnya. (sal)
Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy