Baca tanpa iklan
Namun, BPN kecewa dengan respons KPU.
"Kami kecewa dengan tindaklanjut KPU. Mereka seolah-olah anggap selesai. Dua kali kami nyatakan belum selesai," kata Hashim Djojohadikusumo.
Selain BPN, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin juga merasa dicurangi.
TKN sudah membuka posko pengaduan masyarakat.
TKN mengklaim, sudah menerima sekitar 25.000 aduan kecurangan Pemilu.
TKN terus mengumpulkan bukti kecurangan tersebut untuk diproses hukum.
Jalur Konstitusi, Bukan Jalanan
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie sebelumnya mendorong agar pihak yang merasa dicurangi dalam Pemilu 2019 untuk menempuh jalur hukum.
Jimly Asshiddiqie mengatakan, saat ini semua saluran protes sudah disediakan oleh negara, termasuk protes terhadap hasil Pemilu.
Ia memaparkan, saat ini ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bisa menindak kecurangan dalam Pemilu.
Jika masih tidak puas dengan hasil perolehan suara, kandidat bisa mengajukan sengketa hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jimly Asshiddiqie menambahkan, masing-masing kandidat Pilpres bisa mengajukan sengketa ke MK selama bisa membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif tanpa dibatasi batas selisih perolehan suara.
"Jangan lagi isunya perang wacana tapi sekarang mekanismenya harus melalui ruangan sidang, bukan lagi di jalanan. Maka timses diharapkan bekerja profesional mengumpulkan sebanyak-banyaknya bukti," jelas Jimly Asshiddiqie, beberapa waktu lalu.
TNI-Polri Tak Beri Toleransi
TNI dan Polri sudah menegaskan tidak akan memberi toleransi atas tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat dalam menyikapi Pemilu 2019.