Baca tanpa iklan
Saya meyakini ada yang salah dalam klaim kemenangan Prabowo itu karena saya sudah 200 kali melakukan Quick Count. Semua hasil Quick Count LSI Denny JA tak pernah meleset soal siapa yang menang. Di tahun 2019, yang menang bukan Prabowo! Yang menang Jokowi!
Mau kah, berani kah kaum cerdik pandai di belakang Prabowo memeriksa klaim kemenangan Prabowo itu?
-000-
Kedua, dekati Prabowo, beri masukan alternatif soal apa yang sebaiknya dilakukan sebelum keluar hasil resmi KPU. Memang berdasarkan jadwal, hasil resmi KPU akan dilakukan tanggal 22 Mei 2019.
Tapi perhitungan manual bisa dilacak prosentasenya di website resmi KPU. Di awal Mei, data sudah menunjukkan perhitungan di atas 90 persen. Hasil resmi KPU resmi kemudian tak akan banyak berbeda dengan data 90 persen itu.
Sebelum tiba data itu, rebut Prabowo dari kaum demagog. Tiada guna manuver perayaan kemenangan, jika ujungnya ternyata kalah. Di era digital, semua manuver yang ternyata salah akan menjadi komedi abadi.
Jejaknya sudah ada. Di tahun 2014, Prabowo sudah sujud syukur merayakan kemenangan. Dan kita tahu, betapa sujud syukur Prabowo itu kini menjadi bulan-bulanan publik.
Di tahun 2019, Prabowo juga sudah terlanjur sujud syukur kembali. Tapi Prabowo masih bisa diselamatkan dari komedi lebih jauh.
Maukah dan berani kah kaum cerdik pandai di belakang Prabowo menahan Prabowo agar menunda semua rencana perayaan akibat klaim kemenangan?
-000-
Ketiga, dekati Prabowo, berikan pandangan alternatif soal cara mengukur kecurangan pemilu. Kini beredar luas sekali aneka video soal kecurangan. Di era segala hal bisa diedit, publik awal kadang tak bisa membedakan mana yang asli, mana yang edit.
Sampaikan kepada Prabowo, pasti ada ketidak sempurnaan dalam pemilu. Apalagi untuk pemilu Indonesia 2019 yang paling besar dalam sejarah manusia. Sekali lagi saya ulangi; pemilu Indonesia 2019 paling besar dalam sejarah manusia.
Digabungnya pemilu presiden dengan pemilu legislatif, banyaknya nama calon dari setiap partai di aneka dapil, membuat kerumitan sendiri.
Pasti ada ketidak sempurnaan. Namun ada ukuran untuk tahu dan menentukan. Apakah ketidak sempurnaan ini tidak signifikan untuk mempengaruhi pemilu. Ataukah ini kelas kecurangan yang massif, sistematis dan terstruktur.
Berikan pula rekomendasi yang sesuai dengan prosedur demokrasi. Hindari rekomendasi yang dapat berujung kerusuhan, apalagi jika semata didasari oleh salah baca data.