UPDATE jurdil2019.org Hingga Minggu 21 April 18.00 WIB
Situs jurdil2019.org sudah bisa diakses kembali Minggu (21/4/2019). Situs ini mengunggah hasil penghitungan Formulir C1 Pilpres 2019.
Tribun-timur.com mengakses situs ini pukul 18.00 WIB, hasilnya Prabowo - Sandiaga sementara unggul dengan 60%, Jokowi 38,4%.
Namun data TPS yang diupload sangat minim bari 5.889 TPS dari total 831 ribuan TPS di seluruh wilayah Indonesia.
Bandingkan dengan Real Count C1 di Website KPU RI pemilu2019.kpu.go.id yang sudah di angka 92.432 TPS dari total 813.350 TPS atau 11,3%.
Hasilnya sementara:
Baca: Umi Pipik Peringatkan Istri Andre Taulany Usai Sebut Prabowo Sin***g Hati-hati ya Mbak Cantik
Baca: Viral, Pengantin Perempuan Meninggal Sehari Usai Menikah, Begini Kronologinya
01 Jokowi - KH Maruf Amin: 54.30% (9.553.831
02 Prabowo - Sandiaga Uno: 45.70% atau 8.040.619.
Sebelumnya Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD membahas profesionalitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilu 2019 khususnya dalam Pilpres 2019.
Hal itu diungkapkannya melalui cuitan di Twitternya, @mohmahfudmd, Minggu (21/4/2019).
Mahfud MD menuliskan bahwa KPU harus lebih profesional.
Ia kemudian menyatakan bahwa dirinya pernah mengingatkan bahwa di masa seusai pencoblosan, KPU akan banyak dikaitkan mengenai sejumlah isu.
Di antaranya mengenai kecurangan, unprofesional, memihak, diintervensi, dan sebagainya.
"KPU HARUS LEBIH PROFESIONAL
Pd awal Januari 2019, sy sdh ingatkan, stl pencoblosan KPU akan diserang dgn berbagai isu: kecurangan, unprofesional, memihak, diintervensi, dan sebagainya.
Waktu itu sy ingatkan, @KPU_ID hrs profesional. Yg sy sampaikan di ILC itu skrng benar terjadi," tulisnya.
Mahfud melanjutkan, saat ini terjadi kisruh di tengah masyarakat karena kabar kesalahan input di sitem KPU yang mencapai 9 daerah.
Ia menilai penanganan tenaga Information and Technology (IT) KPU terkesan kurang profesional.
"Kekisruhan yang skrang terjadi, antara lain, disebabkan jg oleh kurang antisipatifnya KPU dlm penanganan IT sehingga terkesan kurang profesional.
Masak, salah input data sampai di 9 daerah? Masak dlm 3 hari baru terinput 5%?
Penghitung swasta/perseorangan sj sdh lbh di atas 50%."
Baca: Foto-foto Cantiknya Erin Istri Andre Taulany, Jadi Sasaran Netizen Diduga Hina Capres 02 Prabowo
Lanjutnya, ia mengatakan wajar jika menimbulkan spekulatif negatif dan membuat panas suasana.
Dirinya menegaskan seharusnya KPU memastikan anak buah IT harus benar-benar netral dan profesional.
"Keadaan spt ini menimbulkan bnyk spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana. Ada yg curiga, KPU kesusupan orang IT yg tidak netral.
KPU hrs memastikan bhw awak IT-nya benar2 profesional dan netral. Bawaslu dan civil society hrs diberi akses yg luas utk langsung mengawasi," tulisnya.
Diketahui sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, kesalahan entry data C1 ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) disebabkan karena human error, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (20/4/2019).
Pramono menyebutkan, ada kesalahan terjadi pada entry lima buah C1 di lima TPS.
Kesalahan input data itu tersebar di lima provinsi yaitu Maluku, NTB, Jawa Tengah, Riau, dan Jakarta Timur.
Pramono mengatakan, data yang salah akan segera diperbaiki.
Selanjutnya, tampilan pada Situng juga akan langsung dikoreksi.
Proses koreksi dilakukan oleh KPU kabupaten/kota setempat, lantaran pengunggahan scan C1 dan entry data dilakukan oleh KPU tiap daerah.
"Informasi kekeliruan atau ketidakakuratan itu nanti masuk di kami, itu langsung kami teruskan ke KPU masing-masing untuk dilakukan koreksi di tempatnya sana," ujar Pramono.