Baca tanpa iklan
"Dana Rp 2 miliar itu, juga untuk membiayai programnya pemanfaatan HPT di wilayah KPH Mapilli, untuk pengembangan ternak sapi,"pungkasnya.
Menuturnya, HPT tak boleh sembarang masuk, ada mekanismenya.
"Tapi untuk di provinsi ada pengembalian dana, karena putus kontrak, jadi sekarang tidak ada BUMD yang masuk justru yang kelolah pertanian,"Mappangara menambahkan.
Dikatakan, ia mau publik tahu persoalan itu, agar mengetahui bahwa fungsi pengawasan di DPRD benar-benar jalan.
"Makanya saya harus bicara, membuka hal ini ke publik karena ini jelas-jelas salah. Nah sekarang ternak ini belum datang, karena dananya melalui APBN, sementara putus kontrak, pembebasan lahanya juga bermasalah karena masih banyak masyarakat yang menolak,"tuturnya.(tribun-timur.com)
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420
Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:
Follow juga Instagram Tribun Timur:
B