Perekrutan P3K Maros Tidak Transparan, Honorer Protes DPRD

Penulis: Ansar
Editor: Hasrul
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Tenaga honorer eks kategori dua (K2), datangi kantor DPRD Maros di jalan Lanto Dg Passewang, Kecamatan Turikale untuk protes perekrutan P3K yang tidak transparan.

TRIBUN-MAROS.COM, TURIKALE - Sejumlah tenaga honorer eks kategori dua (K2), seruduk kantor DPRD Maros di jalan Lanto Dg Passewang, Kecamatan Turikale, Rabu (20/2/2019).

Mereka datang menemui anggota dewan, protes perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Baca: Kadisbudpar Maros Ferdiansyah: 99 Persen PSM Makassar Menang Hari Ini

Baca: Preview Arema Vs Persib - Pelatih Milan Radovic Kirim Psywar, Arema FC Tertekan! Ini Komentar Hamka

Seorang honorer eks K2, Fitri mengatakan, pihaknya kecewa karena Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Maros, merekrut dengan cara tidak transparan.

Poses pendaftaran dibuka sejak 12 Februari dan berakhir pada 17 Februari lalu. Sementara, BKPPD tidak pernah melakukan pengumuman.

Informasi perekrutan baru diketahui honorer, setelah pendaftaran berakhir. Honorer ingin mendaftar, namun sudah ditolak.

Baca: Komisioner Bawaslu Sulsel: Reses Anggota Dewan Boleh Bagi-bagi Uang Transport

"Informasi BKPPD melalui Telegram, tidak ada informasi yang akurat. Bahkan sampai tanggal 18 Februari belum ada kejelasan pendaftaran," katanya.

Sementara informasi dari media, pendaftaran dimulai sejak 12 Februari hingga 17 Februari. Hononer berusaha mengikuti petunjuk dari BKPPD. Namun hasilnya nihil.

"Kami hanya dikorbankan oleh BKPPPD. Kenapa pendaftaran P3K ini dirahasiakan. Kami tidak bisa lagi mendaftar," katanya.

Baca: Bayu Gatra Perbesar Keunggulan PSM Makassar Atas Serui, Skor 2-0

Honorer seruduk kantor DPRD untuk meminta solusi dalam perekrutan P3K. Honorer akan terus protes sampai ada solusi yang diberikan Pemkab.

Saat mengetahui informasi P3K tersebut, honorer ramai-ramai membuat akun pendaftaran. Namun BKPPD meminta supaya honorer tidak mendaftar dulu.

"Sebagian besar honorer sudah membuat akun. Tapi karena adanya informasi dari BKPDD, makanya kami mengikutinya. Tapi ternyata, hasilnya mengecewakan," katanya.

Baca: TRIBUNWIKI: Daftar Perusahaan Prabowo di Aceh dan Kalimantan

Fitri mengaku kecewa dengan sikap Pemkab yang terkesan mempermainkan nasib honorer. Fitri ingin menjadi P3K lantaran sudah 15 tahun mengabdi jadi honorer.

Koordinator K2, Arham berharap anggota DPRD bisa memperjuangkan aspirasi honorer. Sejumlah honorer tidak mendaftar lantaran perekrutan P3K sudah berakhir.

"Pendaftaran P3K sudah ditutup. Tapi masih banyak teman-teman yang tidak mendaftar. Kami berharap, honorer diberikan kesempatan untuk menjadi P3K," katanya.(*)

Laporan Wartawan TribunMaros.com, @anchakaumanshar

Berita Terkini