Baca tanpa iklan
Ini Alasan Puluhan Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Parepare Mundur
TRIBUN-TIMUR.COM - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) parepare berpolemik.
Puluhan kadernya menyatakan mengundurkan diri.
Sebanyak 20 kader PSI yang mundur itu termasuk 3 calon legislatif DPRD Kota Parepare
Mereka mundur karena kepengurusan partainya dinilai amburadul di Parepare.
Baca: Live Streaming ILC TVOne Yang Terjerat UU ITE: Buni Yani, Ahmad Dhani Siapa Lagi? Nonton HP Disini
Baca: Nonton Live ILC TVOne Malam ini Yang Terjerat UU ITE Rocky Gerung vs Akbar Faizal Bakal Tersaji?
Tak hanya itu, para kader mundur lantaran tidak ada transparansi mengenai pengelolaan keuangan dan operasional dari partai.
Salah satu kader PSI parepare yang mundur, Aditya Putra, Selasa (5/2/2019) mengatakan, selama ini tidak satu pun agenda politik dari partainya sejak bergabung.
"Tidak ada agenda politik selama ini. Selain itu tidak ada pola kadersasi sesuai aturan partai yang dilakukan khususnya oleh Ketua DPD, Andi Iqbal Usman," ujarnya.
Dia pun menuturkan, awal partai berdiri, karena tidak ada kantor, maka dirinya meminjamkan rumahnya yang kosong di daerah lumpue untuk difungsikan sebagai sekretariat partai.
Hanya saja kata Aditya, Ketua DPD pindah tanpa ada pemberitahuan kepada dirinya. "Diam-diam pindah tidak ada pemberitahuan. Belakangan PDAM membawa tagihan tunggakan air lebih dari Rp 1 juta,"tambahnya.
Reaksi Ketua PSI Parepare
Sementara itu, Ketua DPD PSI Parepare, Andi Iqbal Usman mengkonfirmasi jika dirinya sudah membayar iuran listrik dan air selama menggunakan rumah kader PSI tersebut sebagai kantor.
"Sudah dibayar iuran listrik dan airnya,"jelasnya sekaligus mengirimkan bukti pembayaran.
Terkait 20 kader yang mengundurkan diri menurutnya hal yang wajar dalam berorganisasi.
"Pengunduran diri dalam suatu organisasi adalah hal yang wajar. PSI menghormati keputusan setiap kader untuk mundur dari partai dan memberi apresiasi atas kontribusi mereka selama ini," ujarnya, Selasa (5//2/2019).
Terkait beragam tudingan yang beredar, lanjutnya, beberapa waktu lalu para mantan kader PSI tersebut telah bertemu dan menerima penjelasan langsung dari DPW PSI Sulsel bahwa DPD PSI Parepare tidak mengelola dana operasional baik dari DPP PSI maupun DPW.
Dia mengatakan, PSI sebagai partai baru tidak seperti partai lainnya yang memiliki dan mengelola dana operasional. Di PSI, semangat anak muda yang menjadi modal utama untuk pergerakan.
"Ini adalah seleksi alam dalam ber-PSI. Tidak ada tempat untuk cara-cara dan paradigma lama, sebagaimana kata Soekarno: yang tak murni, terbakar mati,"jelasnya.
"Himbauan saya bagi yang menyatakan mengundurkan diri terutama caleg agar menyampaikan pernyataan tertulis kepada DPD PSI Pare-Pare agar partai dapat bersikap ke KPUD setempat,"tandasnya.
Menanggapi banyaknya kader PSI mundur, Ketua DPW PSI Sulawesi Selatan (Sulsel), Muhammad Fadli Noor mengatakan, pengunduran diri dalam suatu organisasi adalah hal yang wajar.
"PSI menghormati keputusan setiap kader untuk mundur dari partai dan memberi apresiasi atas kontribusi mereka selama ini," kata Fadli via pesan Whatsapp, Selasa (5/2/2019).
Fadli menjelaskan, terkait beragam tudingan yang beredar, beberapa waktu lalu para mantan kader PSI itu telah bertemu dan menerima penjelasan dari DPW PSI Sulsel bahwa DPD PSI Parepare tidak mengelola dana operasional baik dari DPP PSI maupun DPW.
"PSI sebagai partai baru tidak seperti partai lainnya yang memiliki dan mengelola dana operasional. Di PSI, semangat anak muda yang menjadi modal utama untuk pergerakan," jelas Fandi.
"Ini adalah seleksi alam dalam ber PSI. Tak ada tempat untuk cara-cara dan paradigma lama, sebagaimana kata Soekarno, yang tak murni, terbakar mati," tambah Fadli.
"Himbauan saya, bagi yang menyatakan mundur terutama caleg agar menyampaikan pernyataan tertulis kepada DPD agar partai dapat bersikap ke KPU," jelasnya.(*)
Grace Natalie Dilaporkan ke Polisi
Sebelumnya, Senin (4/2/2019), Presidium Alumni (PA) 212 resmi melaporkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie ke Bareskrim Mabes Polri.
Sekretaris Jenderal Koordinator Bela Islam (Korlabi) Novel Bamukmin mengatakan Grace dilaporkan karena pernyataannya yang melarang tindakan poligami.
Grace dilaporkan atas 3 pasal, yaitu UU No 19 tahun 2016 tentang ujaran kebencian, UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 28 ayat (2), dan UU No 1 tahun 1946 tentang penistaan agama pasal 156a.
Novel Bamukmin menyebut Grace telah menyerang syariat Islam.
Novel menyebut pernytaan grace yang melarang poligami telah menentang syariat Islam. Padahal menurutnya syariat Islam dilindungi di Indonesia.
Nama pelapor yang tertulis dalam laporan itu adalah Soni Pradhana Putra dengan nomor LP/B/0151/II/2019/Bareskrim.
"Dilindungi oleh Pancasila, artinya Grace Natalie ini telah menyinggung Pancasila, menyinggung agama, menyinggung unsur golongan, melakukan hate speech yang semua terbuka di media elektronik," tuturnya.
Dalam pidatonya di surabaya Grace Natalie Selasa (11/12/2018) grace menyatakan partainya tidak akan pernah mentolerir apalagi mendukung praktik poligami.
"PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikan poligami," kata Grace, di Surabaya, .
"Kami akan memperjuangkan revisi atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami," ujar Grace.
Subscribe untuk Lebih dekat dengan tribun-timur.com di Youtube:
Jangan lupa follow akun instagram tribun-timur.com