Baca tanpa iklan
Ia menyatakan, seharusnya sebagai seorang diplomat, tak sepatutnya Osama mengomentari urusan politik dalam negeri.
"Dalam kedudukan dia sebagai duta besar, memberikan komentar atas peristiwa politik yang terjadi di negeri Indonesia, itu sudah bentuk intervensi, dan ini pelanggaran berat dalam etika berdiplomasi," ujarnya.
PBNU khawatir kembali muncul kegaduhan tentang kasus pembakaran bendera oleh anggota Banser Oktober lalu. Menurutnya kasus tersebut sudah selesai dengan pemberian sanksi dan proses hukum terhadap pelaku, serta pernyataan penyesalan GP Ansor.
"PBNU meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menyampaikan nota kepada Kerajaan Arab Saudi untuk memulangkan (Osama)," pungkasnya.
Kemenlu nilai tweet "tak sesuai prinsip hubungan diplomatik"
Kemenlu menyatakan telah langsung berkomunikasi dengan Duta Besar Arab Saudi sebelum menerima surat dari GP Ansor.
Sebagai tindak lanjut, pada Senin (3/12) siang, Wakil Duta Besar Saudi pun secara resmi dipanggil.
Melalui pesan singkat kepada BBC News Indonesia, Juru Bicara Kemenlu Armanatha Nasir menyatakan pihaknya telah menyampaikan bahwa cuitan Osama tidak tepat.
"Secara etika penyampaian pernyataan seperti yang ada dalam sosmed Dubes Saudi tidak sesuai dengan prinsip hubungan diplomatik," ungkapnya.
Menurut Armanatha Nasir, Wakil Dubes juga menyampaikan penyesalannya atas kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa pernyataan Dubes Saudi di twitter itu adalah pendapat pribadi, bukan mewakili negara.
"Dia menyampaikan bahwa pernyataan itu tidak mewakili Arab Saudi," ujarnya seperti dikutip Kompas.com.
Sementara itu, saat dihubungi BBC untuk dimintai komentar, Staf Bidang Media Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia, Badr Al Mohammed Al Juhani, sempat menyatakan bahwa Dubes sedang tak ada di tempat sebelum sambungan telepon terputus, dan tak lagi merespon panggilan.
Tweet yang dipermasalahkan GP Ansor pun sudah tak ada lagi di linimasa Twitter milik sang Dubes, @Os_alshuibi, dan digantikan tweet yang hampir sama, namun tak memuat teks yang menjadi sumber masalah.
Kedubes Arab Saudi diduga mengulur waktu
Menurut pakar komunikasi politik Universitas Indonesia Effendi Gazali, meskipun kicauan itu mungkin hanya ditujukan sebagai peringatan bagi warga Saudi yang bermukim di Indonesia, pemilihan kata-kata dalam cuitan itu dianggap tidak sensitif.