Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Sulsel, Husmaruddin menyorot kinerja Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Legislator asal Luwu Raya ini meminta TP2D untuk benar-benar membantuk gubernur Sulsel.
Ia mengungkapkan, sampai saat ini TP2D tidak bekerja maksimal untuk membantu percepatan pembangunan Sulsel. Ia menyebutkan, ada tiga kekeliruan TP2D.
Baca: Tersangka Tenggelamnya KM Lestari Bebas Berkeliaran, Polda Sebut Tanggung Jawab Jaksa
Baca: Diganjar Kartu Kuning Marc Klok Dipastikan Absen Laga Persebaya vs PSM
Baca: Taufan Pawe Target Rumah Sakit Tipe B Plus Pendidikan Parepare Sudah Beroperasi di 2019
Pertama, TP2D menghambat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018.
"APBD Perubahan sudah diasistensi oleh kementerian dalam negeri, tapi sampai saat ini anggaran itu masih diutak-atik oleh TP2D sehingga belum ada program jalan. Padahal, pelaksanaan APBD Perubahan sisa berjalan satu setengah bulan," kata Husmaruddin, Minggu (4/11/2018).
Kedua, TP2D belum memasukkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepemimpinan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.
"Seharunya tugas pokok TP2D adalah segera memasukkan RPJMD agar kita bahas sekarang, UU mengatakan 6 bulan setelah pelantikan harus ada, tapi sampai saat ini belum ada masuk rancangannya," katanya.
Baca: TRIBUNWIKI: 5 Tempat Main Anak Murah di Makassar, Gratis Sampai Rp 35 Ribu Sepuasnya
Baca: BNNP Sulsel Sosialisasi Bahaya Narkoba di Soppeng
Baca: Skor 2-0 Link Live Streaming Persebaya vs Persija Live Indosiar Sekarang Tamu Tertinggal
Padahal, menurut Husma, RPJMD adalah rujukan untuk membahas program lima tahunan ke depan dan APBD 2019.
"Pada prinsipnya PAN mendukung TP2D, interpelasi tidaklah. Kita seharusnya berbaik sangka ke gubernur, tapi TP2D ini benar-benar harus membantu gubernur," katanya.
Ketiga adalah, belum adanya nota keuangan APBD 2019 masuk ke dalam pembahasan DPRD Sulsel.
"Sampai saat ini juga belum ada masuk nota keuangan APBD 2019 padahal, seharusnya itu sudah ada pada awal November 2018 ini," katanya.
Ia menyampaikan, pimpinan DPRD Sulsel sudah menyurati Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera memasukkan nota keuangan.
"Sampai hari ini belum ada," katanya. (*)