Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLutim.com, Ivan Ismar
Demo di Polres dan DPRD, HAM-Lutim Tuntut Kasus Uang Pelicin Oknum Dewan Diperjelas
TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Himpunan Mahasiswa Luwu Timur (HAM-Lutim) Batara Guru menggelar unjuk rasa di Polres dan Kantor DPRD Luwu Timur, Senin (17/9/2018).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut kejelasan hasil penyelidikan kasus pernyataan wakil ketua DPRD mengenai adanya anggota DPRD Luwu Timur yang meminta uang pelicin ke SKPD.
Kasus ini mencuat setelah Wakil Ketua 1 DPRD Luwu Timur, Muh Siddiq BM membocorkan bobrok oknum anggota DPRD Luwu Timur di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/12/2017).
Ia menyampaikan bobrok itu langsung kepada Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan Unit Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK RI, Dwi Aprilia Linda dan Hery Nurudin.
Siddiq dalam rapat konsolidasi eksekutif-legislatif dalam pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi, di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Luwu Timur, Kamis (7/12/2017).
Siddiq menyampaikan jelang penetapan APBD perubahan 2017, DPRD meminta uang ke sejumlah dinas.
"Saya sampaikan ke bupati ada teman (dewan) minta-minta uang, saya beritahu tolong jangan kasih uang," katanya.
"Ini juga SKPD ngapain kasih uang, kalau anda benar pertahankan itu, bener ini," imbuhnya.
"Tentunya gerakan ini merupakan gerakan mempertanyakan kinerja Pemkab Luwu Timur dalam bentuk demonstrasi," kata Ketua HAM-Lutim, Erick Estrada.
Tuntutan lain mahasiswa yaitu meminta Kapolres Luwu Timur melakukan penyelidikan kasus pembangunan jalan yang gagal pakai/tidak memiliki asas manfaat di Desa Pekaloa.
Selain itu, meminta evaluasi fungsi pembangunan PLTMH, pengusutan tuntas kasus pungli Kepala Dinas Pendidikan Luwu Timur dan meminta penjelasan proyek lapangan dan GOR.