Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Pusat, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum lama ini menyepakati strategi mendorong pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan penerimaan devisa negara.
Salah satu cara meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa dari pariwisata.
Terutama untuk destinasi wisata prioritas seperti Danau Toba, Borobudur-Joglosemar, Mandalika, Labuan Bajo, Bali, Jakarta, Banyuwangi, Bromo, dan Kepulauan Riau.
Nama Sulsel tidak masuk dalam 10 destinasi wisata prioritas tersebut.
Menanggapi hal tersebut Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) menyiapkan langkah strategis dengan memetakan potensi wisata Sulsel ke dalam lima bagian.
Baca: Putri Pariwisata Sulbar, Rambutnya Sebahu dan Senyumnya Renyah
Kelimanya yakni wisata budaya seperti di Toraja dan Kajang, wisata bahari seperti Takabonerate, Bira, Galesong dan Marina.
Lalu wisata sejarah Benteng Rotterdam, Benteng Sumba Opu, Danau Matano, dan Gua Leang-leang.
Ada juga wisata agro seperti Malino, Pucak, Danau Tempe, Rumbia, dan masih banyak lagi, serta wisata kuliner seperti coto, konro, pallubasa.
President Celebes Halal Tourism Community, Azhar Gazali menilai, pemerintah yang baru sebaiknya lebih memperhatikan percepatan pengembangan pariwisata halal dengan mengembangkan area tertentu yang jadi pilot project.
"Syarat untuk halal wisata dilengkapi mulai dari sertifikasi halal food sampai dengan penyediaan sarana ibadah yang layak, kerjasama untuk pasar potensial di Timur Tengah juga diperkuat," kata Azhar sapaanya, Minggu (16/9/2018).
Baca: NA Siapkan Perizinan Halal di Sulsel, Sanjung Jokowi di Hadapan Pimpinan Perbankan dan Pengusaha
Ia menyarakan Selayar dan bulukumba jadikan area kawasan bahari yang terintegrasi.
"Karena letaknya yang berdekatan dan dikenal orang banyak. Disana bisa dijadikan destinasi halal wisata," katanya.
Mantan Kepala Bidang Promosi Dan Pemasaran Destinasi Pariwisata, Disbudpar Sulsel, Yulianus melihat, pada awalnya wisata halal menggunakan paradaim syariah tetapi dalam perkembangannya pihak Kementrian Pariwisata dikoreksi menjadi "wisata halal" atah "halal tourism".
Atas dasar pertimbangan itulah Kemenpar mengeluarkan regulasi tentang wisata halal.
Dan yang sangat urgen dan fundamental dalam dokumen regulasi adalah pengaturan peringkat halal untuk industri usaha jasa wisata semisal hotel, dengan indikator; hilal 1 hingga hilal 5.
"Hilal di sini dapat disamakan dengan bintang pada sertifikasi hotel konvensional. Pemeringkatan hilal didsarkan atas puluhan indikator yang dikenal dengan indikator ramah muslim," katanya.
Apa yang menjdi latar belakang pemerintah mendorong wisata halal?
Pertumbuhan ekonomi negara muslim yang tinggi, berdampak semakin banyak warga dunia muslim yang berwisata.
Baca: Apa Hukum Suntik Rubella yang Belum Dapat Sertifikasi Halal MUI? ini Jawaban Ustadz Abdul Somad
Termasuk indonesia di mana 75 persen yang melakukan perjalan adalah muslim, tentu perlu difalitasi dalam hal beribadah.
"Kedua Kesadaran dan atau pemahaman warga dunia tentang makanan halal yang dipersepsikan sebagai makanan sehat. Dan yang paling penting dalam industri wisata halal adalah pengertian tentang layanan standar hospotality teradap wisatawan muslim," ujarnya.
Hal tersebut meliputi, pada setiap industri layanan jasa wisata tersedia sarana terkait dengan kelengkapan ibadah, serta makanan dan atau jasa yang disajikan dipastikan halal.
"Oleh karena itu banyak negara non muslim menangkap peluang pasar ttg wisata halal," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menilai konsep pengembangan wisata halal sudah selayaknya diimplementasikan luas di Sulsel.
Bahkan semua stake holder pariwisata diharap mengimplementasikan hal tersebut. "Semua sebaiknya ikut mengimplementasikan konsep wisata halal ini," katanya. (Aly)