Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan rupanya tak mau kecolongan dengan oknum calo saat proses penerimaan siswa baru tahun ajaran baru 2018 -2019.
Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum Of Understanding (Mou) antara Dinas Pendidikan Sulsel, bersama Dinas Sosial Sulsel, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sulsel.
Mou berlangsung di ruang rapat pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Senin (4/6).
Pimpinan perangkat kerja masing-masing nampak hadir dalam Mou ini, di antaranya Kadis Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo, Kadis Sosial Sulsel Andi Ilham Gazaling, Kadis Catatan Sipil dan Kependudukan Sulsel, Kurniaty Kondolele.
Baca: Cegah Kecurangan Penerimaan Siswa Baru 2018, Tiga Dinas di Sulsel Jalin Kerjasama
Mou mereka di saksikan langsung Pj Gubernur Sulsel, Sumarsono dan sejumlah pejabat Pemprov Sulsel.
Kadis Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo mengatakan, dua perangkat kerja ini memiliki hubungan erat dalam proses penerimaan siswa baru tahun 2018.
Permendikbud RI tentang penerimaan peserta didik baru itu menerima siswa berdasar domisili dan latar belakang seorang prasejahtera (miskin).
"Kedua lembaga ini kan teekait. Misal warga miskin harus memiliki data Dari Dinsos dan data sekolah domisili pelajar berasal dari Disdukcapil. Jadi jika ada sinkronisasi data, oknum calo tidak bisa mendapat cela dalam penerimaan ini," ujar None sapaan Kadisdik Sulsel.
Di Sulsel kata None, oknum calo telah menjamur di sekolah - sekolah, baik lewat mitra sekolah maupun intern sekolah.
Olehnya itu, ia melakukan cara sinkronisasi data melalui lembaga yang punga keterkaitan dalam proses penerimaan ini.
Baca: Ombudsman Sebut Disdik Sulsel Panitia Penerimaan Siswa Baru Terbaik, Ini Alasannya
None mengungkapkan penerimaan siswa baru saat ini melalui jalur domisili dan prasejahtera.
"Simpel saja, yang dekat rumahnya dari sekolah sudah pasti lulus, dan prasejahtera juga kita pastikan lulus," katanya.
"Tidak ada tes-tes lagi, atau lewat mitra sekarang ini profesional aja," tambahnya.
Kecuali kata None, seorang anak yang ikut karena orangtuanya pindah tugas.
"Misal ada anak Jaksa atay Polisi yang pindah tugas ke Makassar, itu kita bijaki. Tapi kalau cuman anaknya yang pindah bapaknya di daerah jauh, maaf itu tidak bisa," ujar None.
Pelaksanaan penerimaan siswa baru dimulai tanggal 20 Juni hingga 12 Juli 2018. Pendaftaran bisa melalui online.
Penerimaan ini digelar secara serentak, yakni SMK, SMA, dan MA, negeri dan swasta.
Ia menambahkan saat ini terdapat ada 187 kursi yang siap menanti siswa bary untuk menduduki bangku SMA SMK dan MA.
Dari data itu, pihaknya meyakini bahwa semua siswa bisa sekolah, pasalnya data lulus SMP itu hanya157 ribu pelajar.
Sementara itu, Kadis Sosial Sulsel, Andi Ilham Gazaling mengatakan penerimaan siswa baru ini sangat ia apresiasi.
Baca: Dikbud Enrekang Wajibkan Sekolah Terapkan Zonasi saat Penerimaan Siswa Baru
Pasalnya dalam Permendikbud, pemerintah memasukka anak prasejahtera sebagai prioritas.
"Orang-orang seperti inilah saya rasa harus jadi perhatian bersama, mereka juga butuh pendidikan," kata Andi Ilham.
Untuk penetapan seorang disebut prasejahtera, diantaranya tidak memiliki rumah paten, tinggal di gubuk, tidak memiliki pekerjaan tetap, diketahui oleh pemerintah setempat bahwa keluarga tersebut kurang mampu.
Adapun harapan Pj Gubernur Sulsel, Sumarsono mengatakan semoga dalam penerimaan siswa baru ini, kualitas pendidikan di Sulsel semakin maju, berkarakter, dan beraklak mulia. (sal)